Senin, 22 April 2024

DPR Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta Lanjut ke Paripurna

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas | Foto: FB

JAKARTA, KAIDAH.ID – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan, DPR bersama Pemerintah menyetujui melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), ke rapat paripurna DPR dalam waktu dekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Anggota DPR RI dalam rapat pleno menyatakan persetujuan tersebut, setelah Supratman Andi Agtas menanyakannya kepada forum pleno Baleg.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bisa kita teruskan, untuk pengambilan keputusan tingkat II pada sidang paripurna terdekat?,” tanya Ketua Baleg DPR RI, Senin, 18 Maret 2024 lalu.

Tercatat ada delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju pembahasan lebih lanjut RUU DKJ ke paripurna, sedangkan hanya satu fraksi menolak pembahasan tersebut.

“Kesepakatan tersebut menjadi jawaban dari perdebatan publik terkait dua isu penting dalam RUU DKJ, yakni terkait mekanisme pemilihan gubernur DKJ dan ketua Dewan Kawasan Aglomerasi,” katanya.

Dengan begitu, kata Supratman Andi Agtas, perdebatan terkait RUU DKJ, terutama terkait proses penunjukan atau pemilihan gubernur DKJ sudah terjawab.

“Desas-desus tentang isu politik tentang ketua Dewan Kawasan Aglomerasi juga sudah terjawab dari hasil panja kita hari ini,” ujarnya.

Menurut Supratman, dalam RUU tersebut, ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi, disetujui untuk ditunjuk oleh Presiden RI melalui keputusan presiden (Keppres).

Adapun, mekanisme pemilihan gubernur DKJ disepakati untuk tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan ketentuan perolehan suara lebih dari 50 persen atau 50 persen plus satu.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewakili pemerintah, dan Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni.

RUU DKJ yang terdiri atas 12 bab dan 72 pasal itu dibahas, sebagai implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

“Nantinya, setelah DPR mengesahkan RUU DKJ menjadi UU, maka Presiden Joko Widodo masih harus menerbitkan keputusan presiden (keppres) sebelum Ibu kota resmi pindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur,” tandas Supratman Andi Agtas. (Ruslan Sangadji*)