Rabu, 24 April 2024

Ketua DPRD Sulteng: Kemiskinan, TPT dan Distribusi Pendapatan Sulteng dalam Visi Pemprov Sulteng Tidak Capai Target

Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira | Foto: TikTok

PALU, KAIDAH.ID – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Nilam Sari Lawira menegaskan, selama periode 2021-2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng untuk pertama kali mencapai kategori tinggi, meningkat dari 69,79 poin pada 2021 menjadi 70,28 poin pada 2022 atau terjadi peningkatan 0,7 persen.

Capaian tersebut, kata Nilam Sari, melampaui target IPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulteng 2021-2026, yakni 69,68 poin pada 2021 dan 69,64 poin pada 2022.

“IPM Sulteng tersebut berada di bawah IPM Kota Palu pada dua tahun yakni 2021 dan 2022 periode RPJMD ke empat,” kata Nilam saat menyampaikan pokok pikiran dalam Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang), Senin, 18 Maret 2024 lalu.

Sedangkan mengenai kemiskinan, menurut Nilam Sari Lawira, menurun dari 13 persen pada 2021 menjadi 12,30 persen Tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 12,41 persen di Tahun 2023.

“Angka kemiskinan pada 2023, masih di atas target 2023 yakni 10,84 persen,” ujarnya.

Terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilam Sari Lawira menyebutkan, mencapai 3,75 persen pada 2021, atau menurun menjadi 3 persen pada 2022, kemudian meningkat lagi menjadi 3,49 persen pada rilis data Februari 2023.

TPT pada Februari 2023, berada di atas target tingkat pengangguran terbuka di tahun tersebut, atau mencapai 2,84 persen, kemudian menurun menjadi 2,95 persen pada Agustus 2023.

“Kondisi ini justru berkontribusi negatif pada kinerja perekonomian makro Sulteng,” tegasnya.

Nilam juga menerangkan tentang laju pertumbuhan ekonomi Sulteng, yang berada di atas laju pertumbuhan Nasional pada periode RPJMD Keempat.

Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Sulteng, menurutnya, berada di atas PDRB per kapita nasional, karena didukung oleh sumbangan tiga daerah yakni Kabupaten Banggai, Morowali dan Morowali Utara.

Itu artinya, kata Nilam, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulteng, yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini, yang berada di bawah Kota Palu.

Namun, kata dia, penurunan Koefisien Gini dari 0,326 poin pada 2021 menjadi 0,305 poin pada 2022 dan 0,304 poin pada 2023, masih berada di atas target distribusi pendapatan Provinsi Sulteng dalam RPJMD Keempat, yakni 0,24 poin pada 2022 dan 0,22 poin pada 2023

“Singkatnya, data BPS tersebut menunjukkan bahwa dari lima indikator visi Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026, di Tahun 2023, hanya IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita yang melampaui target,” tegasnya.

“Sebaliknya, persentase kemiskinan, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dan Distribusi Pendapatan tidak mencapai target dan melebar,” tambahnya. (Ruslan Sangadji*)