PALU, KAIDAH.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muharram Nurdin menegaskan, problem pendidikan di Sulteng saat ini, bukan hanya melulu pada angka putus, tetapi lebih pada kualitas pendidikan antara di kota dan daerah terpencil.
“Memang, menurut data tercatat masih sekira 4.509 anak putus sekolah, tetapi problem kita saat ini lebih pada disparitas kualitas pendidikan antara desa dan kota,” kata Muharram Nurdin, Rabu, 19 Juni 2024.
Masalah ini, katanya, semakin diperparah lagi dengan sistem zonasi, yang sesungguhnya hanya dapat menguntungkan anak-anak orang kaya.
“Soal zonasi saya sampai mempersoalkanya ke Kementerian Pendidikan Nasional. Jika sistem zonasi dipertahankan, sampai ‘lebaran kuda’ pun anak-anak dari pelosok tak akan pernah menikmati pendidikan yang lebih berkualitas,” papar Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng ini.
Lantaran itu, dia menyarankan perlu ada kebijakan pemerintah, untuk memberi ruang secara khusus kepada anak-anak dari kawasan terisolir.
“Jangan diperhadapankan dengan sistem zonasi. Itu sangat merugikan anak-anak dari daerah terpencil,” ujarnya.
Menurut Muharram, tak perlu membicarakan anak-anak dari daerah terjauh di kabupaten-kabupaten, yang ada di dalam Kota Palu saja misalnya, yang berdomisili di Dayodara, Kawatuna dan Lasoani saja bingung karena jarak rumah mereka ke sekolah, berada di luar zonasi.
“Maka perlu avirmatif yang diberikan pemerintah. Misalnya dibuatkan asrama bagi mereka yang berasal di luar kota. Ya seperti boarding school itu,” sarannya.
Selain itu, Muharram menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Desa Manggalapi di Kabupaten Sigi, ada SD Negeri yang gurunya satu orang sehingga guru itu merangkap sebagai kepala sekolah an guru kelas.
“Saya merenung kapan anak-anak itu bisa sama dengan anak-anak SD di Palu. Dipsaritas itu sangat kelihatan. Ini yang perlu dibenahi,” tandas Muharram Nurdin. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan