Kunjungi KEK Palu, Begini Permintaan Gubernur Kepada Menteri Investasi

  • Bagikan
Menteri Investasi dan Kepala BKPM-RI, Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan pers di salah satu pabrik di KEK Palu | Foto: Humas Kementerian Investasi RI

PALU, KAIDAH.ID – Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia diharapkan dapat menarik investasi ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Termasuk membantu pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan seluas 1.500 hektare itu.

“Tadi sudah dengar sendiri kan, saya sudah minta ke Pak Menteri, kalau bisa, ada kenang-kenangan khususlah dari beliau, dengan membangun infrastruktur di KEK Palu,” kata Gubernur Longki Djanggola kepada kaidah.id usai Salat Dzuhur di  Hotel Santika Palu, Rabu, 19 Mei 2021.

Menurut Gubernur,  ada tiga jenis infastruktur penting di dalam KEK Palu, yaitu  jalan, ketersediaan air, dan dukungan listrik.

“Itu yang harus menjadi perhatian Pak Menteri untuk jika mau KEK Palu berkembang dan investor banyak datang berinvestasi,” jelas Gubernur Longki.

Menteri  Investasi dan Kepala BKPM RI menyatakan setuju  rencana pembangunan jalan tol yang terkoneksi langsung antara KEK Palu dengan Kabupaten Parigi Moutong sepanjang 20 kilometer.

“Pengembangan dan perluasan Pelabuhan Pantoloan yang menjadi satu infrastruktur utama dalam penunjang operasional KEK Palu juga menjadi perhatian saya,” tegas Ketua Umum BPP HIPMI 2015-2019 itu.

Gubernur menambahkan,  Pemprov Sulteng, Pemkot Palu, dan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Palu agar dapat bersama-sama melakukan pembebasan lahan  masyarakat di dalam KEK Palu, untuk memudahkan para pemilik modal berinvestasi.

“Kita sudah sepakat tadi, ke depan akan kita fasilitasi investor untuk berinvestasi termasuk dalam hal pembebasan lahan. Kita akan membicarakan formulasinya seperti apa,” kata Gubernur.

KEK Palu berlokasi di Kelurahan Pantoloan, Baiya dan Lambara Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, seluas 1.500 hektare. Dari total lahan itu, Pemerintah Daerah telah membebaskan seluas 74 hektare untuk kepentingan infrastruktur. Sedangkan 279 hektare  lainnya, telah dibebaskan oleh para tenant di KEK Palu. (ochan)

  • Bagikan