Perintah Provinsi Sulawesi Tengah mengharapkan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN dapat membantu menyelesaikan masalah pembebasan lahan pembangunan huntap penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sigi dan Donggala.
“Kiranya pihak Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN dapat membantu mempercepat penyelesaian hambatan-hambatan di lapangan,” pinta Pj. Sekretaris Provinsi Sulteng Mulyono dalam rakorsus tersebut.
Mulyono berharap, masalah-masalah itu dapat dicarikan solusinya dengan dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, tanpa harus membuat masalah baru dalam pelaksanaan rehab-rekon.
“Kehadiran dua wakil menteri diharap dapat menemukan solusi komprehensif atas masalah masalah dalam pelaksanaan rehab-rekon,” kata Mulyono.
Wakil Menteri PUPR, John Wempi menegaskan, cepat atau lambatnya rehab-rekon pascabencana, tergantung dari keseriusan pemerintah daerah, baik provinsi dan khususnya pemda kabupaten/kota terdampak.
“Bapak-ibu harus ikut memberi solusi dan konsep pikiran sehingga pemulihan pascabencana dapat dipercepat sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, menargetkan pada akhir tahun ini, segala permasalahan terkait pembangunan huntap sudah teratasi. Model penanganan rehab-rekon Sulteng dapat ditiru daerah lain yang terdampak bencana seperti di NTT dan daerah lainnya. (Ochan)
Tinggalkan Balasan