Hilirisasi Kakao dan Kelapa di Sulteng Dipercepat

PALU, KAIDAH.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mempercepat program hilirisasi kakao dan kelapa, guna mendorong peningkatan nilai tambah, memperkuat daya saing komoditas, serta mendongkrak pendapatan petani dan pelaku UMKM.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Neng, ST., MM., IPU, menegaskan langkah ini merupakan strategi besar, untuk mengubah pola lama yang selama ini lebih banyak mengekspor bahan mentah.

“Kita tidak ingin lagi hanya menjual kelapa dan kakao dalam bentuk bahan baku. Hilirisasi adalah kunci agar nilai tambah dinikmati langsung oleh petani dan pelaku usaha di daerah,” katanya kepada kaidah.ID, Rabu, 18 Februari 2026.

Salah satu proyek strategis, kata Ir. Muhammad Neng, S., MM., IPU, adalah pembangunan pabrik pengolahan kelapa raksasa di Kabupaten Morowali. Investor asal Tiongkok, Zhejiang Freenow Food Corp, menggelontorkan investasi sebesar Rp1,6 triliun untuk membangun fasilitas pengolahan modern.

Pabrik tersebut diproyeksikan mampu mengolah hingga 500 juta butir kelapa per tahun, menjadi berbagai produk turunan seperti santan, air kelapa, dan produk bernilai tambah lainnya.

“Targetnya, fasilitas ini mulai beroperasi penuh pada pertengahan 2026 dan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja lokal,” sebutnya.

Menurut dia, kehadiran industri ini akan memberikan kepastian pasar bagi petani kelapa di Sulteng, sekaligus berpotensi meningkatkan harga jual di tingkat petani.

“Dengan kapasitas sebesar itu, permintaan bahan baku akan sangat tinggi. Ini tentu menjadi peluang besar bagi petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas,” jelasnya.

MODEL HILIRISASI KAKAO BERBASIS UMKM

Selain kelapa, komoditas kakao juga menjadi prioritas. Sulteng yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra kakao nasional dengan kontribusi sekitar 18 persen dari produksi nasional, mulai mengembangkan model hilirisasi berbasis UMKM.

Menurut Muhammad Neng, pendekatan yang diusung adalah konsep bean-to-bar, yakni pengolahan kakao dari biji hingga menjadi cokelat premium siap konsumsi. Pemerintah daerah mengintegrasikan petani, pengelola lahan melalui skema Bank Tanah, serta akses pembiayaan agar rantai produksi lebih efisien dan berkelanjutan.

“Kami ingin Sulteng menjadi contoh hilirisasi kakao berbasis UMKM. Petani tidak hanya menjual biji kakao, tetapi juga bisa naik kelas menjadi produsen cokelat olahan,” kata Muhammad Neng.

Penguatan UMKM juga dilakukan melalui pengembangan fasilitas seperti “Rumah Coklat” sebagai pusat pelatihan, inkubasi bisnis, dan promosi produk olahan kakao.

Upaya hilirisasi ini sejalan dengan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 yang disusun oleh Bappenas. Peta jalan tersebut bertujuan mengatasi kendala produktivitas, tata niaga, dan logistik, sekaligus memperkuat daya saing industri berbasis kelapa secara nasional.

Muhammad Neng menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas bibit, serta pendampingan teknis agar produktivitas kebun rakyat meningkat.

Dengan target operasional penuh pada 2026, hilirisasi kelapa dan kakao di Sulteng diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.

“Hilirisasi ini bukan hanya soal industri besar. Yang paling penting adalah dampaknya bagi petani, UMKM, dan masyarakat lokal. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Melalui strategi ini, Sulteng optimistis dapat menjelma sebagai pusat pengolahan kakao dan kelapa bernilai tambah tinggi di Indonesia timur. (*)

(Ruslan Sangadji)