IDR: Prabowo Harus Kesatria, Jangan Lindungi Perusak Negara

Seorang pemimpin negara tidak boleh terjebak pada pujian-pujian ketua-ketua partai. Mereka sejatinya tidak sedang membela negara, namun sebagai upaya menyelamatkan diri dari jeratan hukum

JAKARTA, KAIDAH.ID – Lembaga Kajian Strategis Indonesia Development Research (IDR), mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi, dan menindak para pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

“Ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum, menjadi kunci menjaga stabilitas politik, memulihkan kepercayaan publik, serta menciptakan iklim investasi yang sehat,” tegas Direktur Eksekutif IDR, Fathorrahman Fadli, di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026 saat menanggapi berbagai kasus hukum yang menjadi perhatian publik saat ini.

Menurut Fathorrahman Fadli, Presiden sebagai pemegang mandat rakyat, tidak boleh membiarkan praktik-praktik korupsi yang merusak negara berlangsung tanpa kepastian penegakan hukum.

“Presiden Prabowo harus bersikap lebih tegas dan kesatria. Beliau tidak boleh membiarkan praktik-praktik korupsi yang merusak negara dibiarkan tidak jelas dalam upaya penegakan hukumnya,” ujar Fathorrahman.

Ia menegaskan, penegakan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, pembiaran terhadap kasus-kasus korupsi, hanya akan memperburuk kondisi politik dan perekonomian nasional.

Dukung Wacana Hukuman Mati Koruptor

Fathorrahman juga menyatakan dukungannya terhadap wacana pemberian hukuman mati bagi koruptor yang merugikan negara dalam jumlah sangat besar. Menurutnya, hukuman berat diperlukan, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

“Hukuman mati atas koruptor kelas kakap adalah langkah strategis untuk memberi efek jera kepada para pelaku maupun calon pelaku korupsi uang negara,” katanya.

Ia menilai kepastian hukum menjadi syarat utama bagi masuknya investasi ke Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, menurutnya, investor akan ragu menanamkan modalnya.

“Investor mana yang mau memasukkan modalnya di negeri yang hukumnya amburadul, aparatnya korup. Jangan bermimpi ada investor datang,” tegasnya.

Pengelolaan Program Strategis Nasional Harus Transparan

Selain itu, IDR meminta pemerintah mengelola berbagai program strategis nasional secara transparan dan akuntabel. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR), Universitas Republik Indonesia, Danantara, Agrinas, serta proyek-proyek nasional lainnya, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

“Pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat secara terbuka, transparan, dan akuntabel, sebab seluruh pendanaan atas semua itu bersumber dari APBN yang merupakan uang rakyat,” ujarnya.

Waspadai Manuver Elite Partai Politik

IDR juga mengingatkan Presiden Prabowo, agar mewaspadai manuver sejumlah elite partai politik, yang dinilai berpotensi mencari perlindungan dari persoalan hukum melalui kedekatan politik dengan kepala negara.

Fathorrahman menilai, seorang presiden harus tetap independen dalam menjalankan pemerintahan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

“Seorang pemimpin negara tidak boleh terjebak pada pujian-pujian ketua-ketua partai. Mereka sejatinya tidak sedang membela negara, namun sebagai upaya menyelamatkan diri dari jeratan hukum,” tandasnya.

(Ruslan Sangadji)