Sulteng memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil kakao dengan luas areal sekitar 266.670 hektare dan produksi mencapai sekitar 196.210 ton per tahun
PALU, KAIDAH.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), terus mendorong pengembangan hilirisasi komoditas unggulan kakao guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani.
“Pemerintah provinsi melakukan pendampingan dan koordinasi bersama dengan pemerintah pusat, untuk mendukung program hilirisasi, khususnya komoditas kakao di Sulawesi Tengah,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah Muhammad Neng, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi kakao membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak terkait, agar komoditas tersebut tidak hanya dijual dalam bentuk bahan baku, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
Koordinasi dengan pemerintah pusat, kata Muhammad Neng, diperlukan agar data pengembangan bibit kakao di Sulteng semakin akurat, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program hilirisasi kakao di daerah.
Menurut dia, Sulteng memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil kakao dengan luas areal sekitar 266.670 hektare dan produksi mencapai sekitar 196.210 ton per tahun.
Namun, besarnya potensi tersebut belum diikuti dengan keberadaan industri pengolahan kakao di daerah.
“Kita ini termasuk penghasil kakao, bahan baku kakao yang besar, tapi tidak ada hilirisasi. Dalam artian, tidak ada pabrik, tidak ada pengolahan,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi itu menyebabkan sebagian besar kakao asal Sulteng masih dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan baku, sehingga nilai tambah dari proses pengolahan belum sepenuhnya dirasakan oleh petani.
Karena itu, kata Muhammad Neng, pemerintah provinsi membuka peluang investasi untuk pembangunan industri pengolahan kakao, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi seperti Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.
“Kakao terbanyak itu di Parigi Moutong dengan Poso. Mungkin bisa diarahkan di Parigi atau Poso. Ketika ada investor tertarik membangun investasi, kita pemerintah harus memberi ruang,” ujarnya,” katanya.
Menurutnya, pihaknya juga melakukan diskusi dengan sejumlah pihak, termasuk GIZ, lembaga kerja sama internasional milik Pemerintah Jerman, yang turut mendampingi petani kakao serta memiliki jaringan offtaker atau pihak yang menyerap hasil produksi.
Ia berharap upaya pemerintah daerah dalam membuka kerja sama investasi, termasuk melalui kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah ke China, dapat menarik investor untuk membangun industri pengolahan kakao di daerah.
Selain mendorong masuknya investasi, kata dia, pemerintah provinsi juga memperkuat pengembangan komoditas kakao melalui penyediaan bibit dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan produksi. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan