“Kalau kita lihat secara keseluruhan, APBN meningkat dari sekitar Rp3.800 triliun menjadi Rp4.097 triliun. Ini memberikan optimisme yang cukup besar dalam rangka mempercepat pembangunan nasional,” tutup Muhidin M. Said
JAKARTA, KAIDAH.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan nilai belanja hampir Rp4.097 triliun dinilai menjadi modal penting pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M. Said, menilai postur RAPBN 2027 menunjukkan pendekatan yang optimistis dan ekspansif. Kenaikan anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar memperbesar belanja negara, tetapi mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke daerah.
“APBN kita ini kelihatannya cukup optimis dan ekspansif. Tentu harapan kita semua untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia,” kata politisi senior Partai Golkar ini seperti dikutip dari laman resmi DPR, Rabu, 2 September 2026.
Menurutnya, peningkatan anggaran transfer ke daerah menjadi salah satu poin penting dalam RAPBN 2027. Tambahan dana tersebut, diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, sehingga daerah dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong pembangunan.
Anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Tengah ini, juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang ditetapkan pemerintah. Target tersebut, kata dia, mencerminkan optimisme untuk mengejar visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Perluas Basis Pajak, Bukan Naikkan Tarif
Di sektor perpajakan, Muhidin M. Said mendorong pemerintah memperluas basis atau objek perpajakan, sebagai strategi meningkatkan penerimaan negara.
Ia menilai, peningkatan rasio pajak tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak yang sudah berlaku. Sebaliknya, masih terdapat ruang yang besar untuk memperluas objek perpajakan di Indonesia.
“Yang kita inginkan bukan menaikkan pajak yang ada, tetapi memperluas objek perpajakan. Saat ini tax ratio masih sekitar 10 persen, kita harapkan bisa meningkat hingga 12 persen,” jelasnya.
Menurut Muhidin, dengan jumlah penduduk dan skala ekonomi yang besar, Indonesia masih memiliki potensi yang luas untuk memperluas basis perpajakan.
APBN Harus Dirasakan Masyarakat
Muhidin menegaskan, besarnya anggaran negara harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Dengan belanja negara yang mencapai hampir Rp4.097 triliun, katanya, pemerintah perlu memastikan program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Belanja negara hampir Rp4.097 triliun harus benar-benar dirasakan masyarakat. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas, subsidi energi juga cukup besar sehingga tidak membebani masyarakat,” katanya.
Selain perlindungan sosial dan subsidi energi, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga. Pengendalian inflasi dinilai menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ekspansi belanja negara.
“Yang tidak kalah penting, inflasi harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap kuat,” tuturnya.
Secara keseluruhan, Muhidin melihat RAPBN 2027 memberikan sinyal positif bagi percepatan pembangunan nasional. Nilai APBN yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita lihat secara keseluruhan, APBN meningkat dari sekitar Rp3.800 triliun menjadi Rp4.097 triliun. Ini memberikan optimisme yang cukup besar dalam rangka mempercepat pembangunan nasional,” tutup Muhidin M. Said. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan