Gubernur Anwar Hafid menegaskan, akan memberikan perhatian terhadap percepatan realisasi geopark sekaligus perlindungan Danau Poso
PALU, KAIDAH.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendukung upaya menjadikan Danau Poso sebagai geopark, sekaligus mendorong percepatan proses pengembangannya.
Dukungan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan yang dipimpin Muhd. Nur Sangadji, Kamis, 3 September 2026, di ruang kerja Gubernur Sulteng.
Audiensi membahas sejumlah langkah strategis, agar Danau Poso dapat segera bergerak menuju status geopark nasional. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah pembentukan badan pengelola geopark di Kabupaten Poso.
Gubernur Anwar Hafid menyatakan, akan mendorong komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso, termasuk mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mempercepat pembentukan badan pengelola.
“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark,” kata Anwar.
24 Situs Telah Memiliki SK
Dalam audiensi tersebut dijelaskan, dasar pengembangan geopark sebenarnya telah tersedia. Sebanyak 24 situs telah memiliki SK. Tahapan berikutnya adalah pembentukan badan pengelola yang kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Poso.
Badan pengelola tersebut nantinya bertugas menghidupkan dan mengembangkan 24 situs geopark secara terpadu. Jika berjalan baik selama sekitar satu tahun, proses tersebut diharapkan menjadi pijakan menuju Geopark Nasional.
Libatkan Masyarakat dan Tokoh Adat
Muhd. Nur Sangadji bersama peserta audiensi menjelaskan bahwa pengembangan geopark tidak dimaksudkan untuk membatasi aktivitas masyarakat.
Kekhawatiran masyarakat bahwa geopark akan memiliki pola pembatasan seperti kawasan taman nasional, juga perlu diluruskan melalui dialog dan kajian bersama.
Prinsip geopark adalah, menjaga kawasan sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, juga tidak semestinya langsung dilarang. Pembatasan lebih diarahkan terhadap kegiatan yang benar-benar merusak lingkungan.
Karena itu, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat menjadi penting. Nilai-nilai kearifan lokal melalui musyawarah dan aturan adat dapat diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga Danau Poso dan kawasan sekitarnya.
Dalam audiensi juga dijelaskan, geopark tidak hanya berbicara mengenai bentang alam dan geologi. Terdapat tiga unsur yang harus berjalan bersama, yakni geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity.
Keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya tersebut membentuk hubungan erat antara alam dan kehidupan masyarakat. Geopark diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga hubungan tersebut, sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan.
Sejumlah geopark di Indonesia juga menjadi bahan pembanding, termasuk kawasan Maros dan Geopark Matano yang dinilai menunjukkan pentingnya dukungan serta kekompakan pemerintah daerah dalam pengembangannya.
Proses Pengembangan Telah Berjalan Sejak 2021*
Upaya pengembangan geopark Danau Poso sendiri telah melalui proses panjang. Diketahui, Tim ahli telah terlibat sejak 26 Maret 2021.
Karena itu, pertemuan dengan pihak UNESCO di Jakarta dinilai menjadi momentum untuk menghidupkan kembali proses yang telah berjalan. Pengalaman UNESCO dalam pengembangan geopark di berbagai daerah dan negara diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Poso.
Selain memiliki nilai konservasi, Danau Poso juga memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang strategis. Danau tersebut menjadi bagian penting dalam sistem kelistrikan Sulawesi serta menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Potensi lain yang menjadi perhatian adalah sidat Danau Poso. Komoditas tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi besar dan perlu dikembangkan di daerah asalnya, agar manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan masyarakat Poso.
Diusulkan Jadi Kawasan Strategis Nasional
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, pertemuan lanjutan perlu segera dilakukan, agar berbagai kekhawatiran dan kepentingan terkait geopark dapat dibahas secara terbuka.
Ia menegaskan, dukungannya terhadap upaya menjadikan Danau Poso sebagai geopark karena pelestarian ekosistem danau memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Ini perlu kita lestarikan bersama,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga, telah menempatkan Danau Poso sebagai bagian dari kepentingan strategis daerah. Danau Poso telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi melalui peraturan daerah, dan telah diusulkan kepada pemerintah pusat agar ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
Status tersebut, diharapkan membuka ruang dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui pembiayaan APBN.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, akan memberikan perhatian terhadap percepatan realisasi geopark sekaligus perlindungan Danau Poso.
“Insya Allah ini menjadi concern saya. Saya kira kita segera merealisasikannya, sehingga mudah-mudahan Danau Poso bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan