PALU, KAIDAH.ID – Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Bidang Vaksin, Rony Mahardiani dan Ketua Tim Vokasi, Wiwik, Selasa, 19 Oktober 2021 bertemu Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura di kantornya. Mereka menyampaikan sistem pemeriksaan BPK lebih pada pencapaian vaksinasi.
“Maka kami akan memeriksa OPD teknis yang melaksanakan vaksinasi tersebut,” kata Rony Mahardiani.
Pemeriksaan itu juga, kata Rony, ditujukan terhadap dampak yang dihasilkan melalui alokasi anggaran pemerintah. Pun halnya mengenai pendidikan vokasi, sudah sejauhmana dampak yang dicapai pemerintah daerah melalui pendidikan.
Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pelaksanaan pendidikan vokasi sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, akan dilaksanakan dengan peningkatan peran BLK. Ke depan, BLK diharapkan dapat mengambil peran untuk memberikan pendidikan keterampilan sesuai kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan.
Gubernur menambahkan, akan membentuk SMU Plus di setiap kecamatan. Diharapkan, ada satu kelas yang memberikan pelatihan keterampilan khusus, sesuai kebutuhan kerja di daerah.
“Saya akan mencabut SK Gubernur yang menarik sumbangan pendidikan bagi anak didik, untuk mewujudkan pendidikan gratis,” ujar gubernur.
Dia mengatakan, meningkatkan kualitas pendidikan olahraga di sekolah dan pembinaan olahraga di Sulawesi Tengah melalaui alokasi anggaran pembinaan olahraga yang berkelanjutan.
“Maka kami berharap adanya pembinaan yang berkelanjutan dari BPK RI untuk meningkatkan kualitas fungsi dan manfaat anggaran pemerintah daerah, karena dengan kualitas fiskal daerah yang masih rendah,” ujarnya. *
Tinggalkan Balasan