Sabtu, 24 Februari 2024

Fatwa MUI: Pinjaman Online Haram. Kepala OJK Sulteng Bilang Begini

PINJAMAN ONLNE HARAM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan pinjaman online haram | Foto: ilustrasi cc search

PALU, KAIDAH.ID – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Gamal Abdul Kahar mengimbau masyarakat agar mengenal ciri-ciri perusahaan pinjaman online yang ilegal.

Menurut Gamal, antara lain ciri-ciri fintech lending ilegal itu adalah yang tidak memiliki legalitas atau izin resmi dari OJK, mengenak bunga, denda dan biaya yang sangat tinggi, proses penagihan yang tidak beretika, bahkan dengan dengan cara kasar atau dengan ancaman dan beberapa ciri lainnya. 

“Pemerintah pasti menutup semua jenis pinjaman online yang ilegal tersebut. OJK juga tidak akan merekomendasikan perusahaan fintech lending dengan ciri-ciri tersebut,” kata Gamal Abdul Kahar menanggapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haram aktivitas pinjaman online.

Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan  aktivitas pinjaman online haram, karena terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berutang.

“Semua jenis pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba, hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan,” tegas Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Soleh saat penutupan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, pekan kemarin.

Pada dasarnya, menurut MUI, perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabarru’ atau kebajikan atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

“Tetapi, apabila dalam praktiknya penagihan piutang dilakukan dengan memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang, hukumnya adalah haram,” tegasnya lagi.