PALU, KAIDAH.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menemukan sembilan masalah dalam pengawasan dan akuntabilitas keuangan Pemprov Sulteng.
Sembilan masalah itu telah disampaikan oleh Kepala BPKP Perwakilan Sulteng, Evenri Sihombing, dalam bentuk dokumen ikhtisar kepada Gubernur Rusdy Mastura, Rabu, 19 Januari 2022 pagi.
Sembilan masalah tersebut adalah:
- Ada keterlambatan distribusi vaksin dari Pemerintah Pusat, karena keterlambatan input data realisasi vaksinasi pada sistem.
“Keterlambatan itu terjadi pada sumber daya sehingga perlu ada penambahan sumber daya untuk melakukan input data,” kata Evenri Sihombing.
- Alokasi Dana Desa (ADD) belum dapat memberikan dampak terhadap pembangunan desa, karena belum tepat sasaran.
“Pemanfaatan dana desa belum tepat sasaran sehingga belum terlihat ada perubahan pada sektor pembangunan di desa,” jelasnya.
Halaman
Tinggalkan Balasan