“Maka saya mengeritik keras soal itu. Saya minta segera memasukan anggaran paling kurang Rp50 miliar di APBD,” tegasnya.

Apalagi, kata Hidayat, Gubernur Rusdy Mastura meminta agar Masjid Raya segera dibangun. Maka tidak boleh tidak, pada APBD Perubahan nanti sudah harus ada anggaran tersebut.

“Harus dianggarkan, pembangunannya harus dimulai dan diresmikan sebelum Pemilu 2024,” tegas Hidayat.  

Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira menegaskan, perencanaan pembangunan Masjid Raya Darussalam Palu ini memang bermasalah sejak dimulai pada pembongkaran, sayembara hingga penganggarannya.

“Kami tidak tahu ada pembongkaran, tiba-tiba masjid itu sudah rata dengan tanah,” kata Nilam Sari, Selasa siang.

Walau begitu, kata Ketua DPRD, pihaknya akan melihat nanti pada APBD Perubahan, apakah pihak eksekutif akan menganggarkannya atau tidak. Dan kalau dianggarkan, akan dilihat lagi  apakah anggaran itu dimulai dari pembangunan pondasi hingga konstruksi atau tidak.

“Bahkan bila perlu lokasi Masjid Raya yang paling megah, jangan di lokasi sekarang. Pindahkan ke lokasi lain yang lebih baik dan aman sehingga dapat menjadi ikon Sulteng. Saran saya, dibangun di atas Polda Sulteng,” kata dia.

Tetapi, masjid raya di lokasi sekarang tetap dibangun, namun tidak semegah seperti ekspektasi banyak orang. Tapi karena kondisi belum menentu saat ini, saran itu masih sekadar wacana dan belum dikomunikasikan dengan pihak eksekutif.