Rabu, 24 April 2024

Momentum Hari Kartini, Fairus Bilang Jangan Jadikan Perempuan Sebagai Warga Kelas Dua

Fairus Husen Maskati | Foto: ist

PALU, KAIDAH – Setiap 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Banyak perspektif orang melihat sosok Raden Ajeng (RA) Kartini sebagai perempuan pejuang di Tanah Air.

Fairus Husen Maskati, ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), melihat RA Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan di Tanah Air.

“RA Kartini itu seorang aktivis perempuan Indonesia terkemuka di zamannya, yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan tentunya,” nilai Fifi, sapaan akrab Fairus Husen Maskati.

Anggota DPRD Sulteng itu mengatakan, semangat Kartini, visi dan misi hidupnya, ketekunan, keteguhan dan komitmen perjuangannya menginspirasi banyak perempuan di Indonesia saat ini.

“Itulah yang bisa kita teladani dari sosok Kartini,” ujarnya.

Situasi saat ini, kata Fifi, bangsa ini diperhadapkan dengan tantangan hebat yang tidak mudah. Kartini menjadi inspirasi bagi perempuan, untuk bisa belajar, agar bisa kuat menghadapi tantangan masa kini yang luar biasa hebatnya itu.

“Sebagai perempuan yang terjun di dunia politik, tantangan terbesar saya adalah menunjukkan bahwa perempuan juga mampu dan berhasil secara independen,” ucapnya.

Fairus mengakui, representasi perempuan di dunia politik saat ini masih sangat jauh dari harapan. Maka dibutuhkan peran dan kerja keras untuk membuktikan kalau perempuan juga mampu.

“Kita harus berperan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” sebutnya.

Itu menjadi penting dalam upaya mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.

“Jangan jadikan perempuan sebagai warga kelas dua dalam peran-perannya, khususnya pada dunia politik,” tegas pengurus Kadin Sulteng itu.

Fifi mencontohkan dirinya sendiri, yang kerap mendapat serangan politik, lantaran identitas keperempuanan yang disandang, mulai dari komentar miring tentang status perempuan dalam Islam itu di rumah saja mengurusi rumah tangga, anak-anak, tubuh, penampilan, dan hal sejenisnya.

“Ini lantas mengaburkan hal-hal substansial yang sebenarnya menjadi isu utama dalam kontestasi politik praktis perempuan. Padahal, seharusnya nilailah dari program kerja, rekam jejak, integritas, dan ideologi politik yang diperjuangkan,” tandas Fairus Husen Maskati. (*)