JAKARTA, KAIDAH.ID – Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis DPP Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan, ada tiga indikator yang nantinya dapat menentukan seorang calon kepala daerah bisa menang pada Pilkada Serentak 2024.

Tiga indikator tersebut, kata Erwin Aksa, adalah hasil survei, kemampuan finansial atau logistik dan memiliki jaringan yang kuat.

Menurutnya, survei memang penting, siapa yang lebih populer. Golkar akan menilai tokoh yang maju nantinya punya semangat, uang (logistik) juga dan tentunya punya jaringan.

“Indikator yang menjadi tolok ukur pemberian rekomendasi bagi kader yang akan maju pada Pilkada nanti, yakni populer, mempunyai niat besar atau punya logistik pendanaan dan jaringan,” jelasnya.

Dia mengatakan Partai Golkar telah menugaskan sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi dan kabupaten/kota maju Pileg 2024, guna mengukur sejauh mana pengaruh dalam memperoleh kursi, selanjutnya ditugaskan maju sebagai bakal calon kepala daerah.

Strategi Golkar, kata dia, mencalonkan seluruh yang mau maju pilkada, maju Pileg dulu. Makanya, salah satu keuntungan Golkar adalah banyaknya caleg yang (calon) maju gubernur, bupati wali kota dan mereka dapat kursi.

“Inilah salah satu keberhasilan,” ujarnya.

Dengan demikian, katanya, dari 554 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 nanti, Partai Golkar menargetkan 60 persen kemenangan.

“Untuk target tersebut, Partai Golkar harus merubah sistem kampanye,” imbuhnya.

Yang paling penting menghadapi pilkada nanti, adalah target suara dan bagaimana mengembalikan kejayaan Golkar lima tahun ke depan.

“Saya kira yang paling penting dalam pilkada ini adalah menentukan target suara untuk bisa menang. Kemudian menentukan caranya, apakah sosial media dibangun, cara door to door, pengamanan suaranya bagaimana. Makanya dibutuhkan logistik (uang) juga,” kata Erwin Aksa.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah menyerahkan surat tugas kepada sejumlah tokoh daerah untuk berkompetisi mendapatkan rekomendasi, agar bisa diusung maju bertarung pada pilkada serentak pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang tersebar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia.

“Insya Allah, Agustus 2024 nanti rekomendasi akan dikeluarkan kepada siapa yang dianggap layak berdasarkan tiga indikator yang disampaikan tadi,” tandasnya. (Ruslan Sangadji*)