JAKARTA, KAIDAH.ID – Majelis Nasional KAHMI menggelar buka puasa bersama dan diskusi pada Rabu, 12 Maret 2025 di rumah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta. Ribuan orang hadir pada acara di rumah jabatan tersebut.

Senior KAHMI Fahry Ali menjadi pembicara utama dalam diskusi yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut. Dalam pemaparannya, Fahry Ali menjelaskan, pertemuan malam ini berangkat dari pemahaman tentang konsep “imagined community” menurut Benedict Anderson.

Anderson menjelaskan, sebuah bangsa adalah transformasi dari ikatan primordial, yang berakar pada kecintaan terhadap keluarga besar. Solidaritas dan hubungan emosional menjadi fondasi lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan serupa, salah satunya melalui konsumsi bahan bacaan yang sama.

“Inilah dasar dari pertemuan yang membahas peran penting Bahlil dalam membangun bangsa melalui hilirisasi pada malam ini,” kata Fahry Ali.

Menurut Fahry Ali, Bahlil, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Golkar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekaligus memimpin Satgas Hilirisasi, memiliki peran strategis dalam arah pembangunan bangsa.

Sebagai pimpinan eksekutif di bidang ekstraktif, katanya, setiap pernyataan dan tindakan Bahlil memiliki implikasi besar terhadap bangsa, bukan hanya negara.

“Oleh karena itu, setiap kata-katanya harus dipertimbangkan dengan cermat. Sebagai pemimpin politik, Bahlil diharapkan mampu menggabungkan visi negara dan visi bangsa dalam setiap langkahnya,” pesan Fahry Ali.

HILIRISASI: MEMUTUS RANTAI PRODUKSI KOLONIAL

Bahlil memikul tanggung jawab besar dalam mengubah struktur moda produksi yang selama ini berakar pada sistem kolonial. Sejarah mencatat, sejak tahun 1830, pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa dan mengeruk sumber daya alam (SDA) Indonesia tanpa proses pengolahan.

Tahun 1870, sistem ini mengalami perubahan, dan pada era Orde Baru tahun 1972, pemerintah mulai membangun smelter timah untuk memulai proses hilirisasi. Dan sekarang, hilirisasi sedang digenjot melalui Satgas yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

“Saya dan kami semua ada di belakang Anda, Bahlil,” ujar Fachri Ali, menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Bahlil dalam mendorong hilirisasi.

Namun, menurut Fahry, hilirisasi bukan tanpa tantangan. Bahlil dalam disertasinya jujur mengakui adanya ketimpangan sosial di sekitar wilayah eksploitasi SDA. Konflik dengan masyarakat sekitar bisa menjadi persoalan besar jika hak-hak mereka diabaikan.

Oleh karena itu, Fahry Ali mengatakan,hilirisasi harus dijalankan dengan pendekatan budaya yang sensitif terhadap masyarakat.

“Program hilirisasi yang berbasis pada penghormatan terhadap hak masyarakat akan melahirkan struktur ekonomi yang lebih adil dan memutus warisan produk colonial,” tegasnya.

GOLKAR DAN PERAN STRATEGIS DALAM DEMOKRASI

Selain berbicara tentan hilirisasi, Fahry Ali juga membahasa tenang Partai Golkar. sebagai partai politik terbesar kedua di Indonesia, Golkar memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan.

Sejarah mencatat, meskipun Orde Baru jatuh pada 1999 dan banyak yang memperkirakan kejatuhan Golkar, partai ini tetap bertahan di posisi kedua. Bahkan pada Pemilu 2004, Golkar berhasil meraih posisi pertama di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, meski kala itu Megawati dari PDIP menjabat sebagai presiden.

“Jangan main-main dengan keuletan Golkar,” kata ujar Fachri Ali, menegaskan daya tahan politik partai ini.

Di bawah kepemimpinan Bahlil, Golkar diharapkan tetap menjadi partai besar yang berperan aktif dalam membangun demokrasi konstitusional di Indonesia.

“Ini kesempatan emas bagi Bahlil, untuk menegaskan Golkar sebagai pemimpin dalam demokrasi Indonesia. Golkar diharapkan memimpin partai-partai lain dalam membangun demokrasi yang berlandaskan konstitusi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” kata penerima penghargaan Achmad Bakrie 2023 ini.

Dengan peran ganda sebagai pimpinan partai dan pejabat eksekutif, Bahlil memiliki tanggung jawab besar dalam membangun masa depan bangsa.

“Setiap langkahnya akan menentukan arah pembangunan Indonesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi melalui hilirisasi yang berkeadilan,” tandasnya. (*)

Editor: Ruslan Sangadji