JAKARTA, KAIDAH.ID – Penulisan sejarah Indonesia dinilai masih bias gender dan cenderung menonjolkan peran tokoh-tokoh laki-laki. Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, menegaskan pentingnya menjadikan rencana penulisan ulang sejarah sebagai momentum untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif gender.

Hal ini disampaikan Nilam dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan RI di Gedung DPR RI, Senin, 26 Mei 2025. Rapat tersebut membahas rencana strategis penulisan ulang sejarah nasional yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga mencerminkan keberagaman kontribusi bangsa.

“Penulisan sejarah Indonesia selama ini masih sangat maskulin dan terfokus pada tokoh-tokoh laki-laki. Padahal, perempuan juga punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, hingga pelestarian budaya. Sejarah harus mencatat kontribusi mereka secara setara dan adil,” ujar Nilam.

Politisi Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah ini juga menyoroti banyaknya tokoh perempuan yang berkontribusi besar di tingkat lokal maupun nasional, namun kerap terpinggirkan dalam sejarah arus utama.

Menurutnya, dengan memasukkan perspektif gender, sejarah Indonesia akan mampu merefleksikan identitas kebangsaan yang lebih utuh, menghargai semua elemen masyarakat, dan memperkuat rasa kebangsaan.

Rapat kerja juga menyoroti pentingnya keterlibatan lintas sektor – sejarawan, budayawan, akademisi, dan masyarakat sipil – dalam proses penulisan ulang. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan narasi sejarah yang benar-benar merepresentasikan keberagaman pengalaman rakyat Indonesia.

Menanggapi masukan dari Komisi X, Kementerian Kebudayaan RI menyatakan komitmennya untuk menghadirkan sejarah yang tidak hanya faktual, tetapi juga inklusif dan berkeadilan gender. Penulisan ulang sejarah ini akan menjadi tonggak baru dalam membentuk memori kolektif bangsa yang lebih adil dan representatif. (*)

Editor: Ruslan Sangadji