PALU, KAIDAH.ID – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tengah, menggelar silaturahmi dan dialog bertajuk Ngopi Bareng bersama Anggota DPR RI, Muhidin M. Said, di Caffe Tanaris, Jl. Juanda No. 26, Kota Palu, Sabtu, 19 Juli 2025.
Diskusi terbuka antara pengurus dan anggota Gapensi dengan legislator senior tersebut, membahas berbagai isu penting seputar infrastruktur, kesejahteraan kontraktor lokal, serta peluang usaha dalam program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Gapensi Sulteng Salma Rahman, menyatakan kesiapan organisasi untuk bermitra lebih aktif dengan pemerintah, demi pemberdayaan kontraktor lokal. Hal tersebut merespons saran Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu, agar Gapensi membangun hubungan sinergis dengan instansi pelaksana proyek pembangunan daerah, seperti Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III.
“Karena 95 persen pembangunan daerah berasal dari APBN dan APBD, maka Gapensi harus dekat dengan pemerintah,” saran Muhidin.
Mantan Ketua Gapensi Donggala, Ruslan Nurung, turut menyampaikan keprihatinan atas minimnya pelibatan kontraktor lokal, dalam proyek-proyek besar. Ia juga melaporkan kondisi Kantor Gapensi Donggala di Jalan Setiabudi, Kota Palu, yang saat ini mangkrak.
Sementara itu, Syahrir Pakamundin menyoroti proyek air bersih di Kabupaten Sigi yang menelan anggaran ratusan miliar, namun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menanggapi itu semua, Muhidin M. Said yang juga anggota Fraksi Partai Golkar ini menekankan pentingnya komunikasi konstruktif, antara pelaku usaha konstruksi dengan lembaga pemerintah. Ia juga menyinggung potensi besar program MBG dengan anggaran mencapai Rp171 triliun pada 2025, dan diproyeksikan naik hingga Rp300 triliun pada 2026. Program ini, menurutnya, membuka ruang usaha luas di desa melalui koperasi.
“Pembelian pangan di desa kini difasilitasi melalui Koperasi Merah Putih (KMP), dan Presiden bahkan meminta koperasi dapat meminjam ke bank untuk menyerap hasil produksi masyarakat,” ungkapnya.
Diskusi ini dimotori oleh pengurus Gapensi Sulteng, Kristian Seleng dan Hardin Yambas. Muhidin juga mendorong Gapensi menyurati BPJN dan BWSS 3 agar kontraktor lokal dapat bersaing sehat dalam tender proyek.
Dalam kesempatan itu, pengurus Gapensi juga mengingatkan kembali janji politik Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat kampanye pemilihan kepala daerah yang menekankan pentingnya kontraktor lokal menjadi “raja di tanah sendiri”. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan