BALI, KAIDAH.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kader partai itu, untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam forum internal partai di Nusa Dua, Bali, Kamis, 31 Juli 2025.
“Ibu (Megawati Soekarnoputri) menegaskan, kita mendukung pemerintah. Mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa, dan masyarakat agar mampu melalui kondisi yang sedang tidak baik,” tegas Deddy.
Menurut Deddy Yesvri Sitorus, situasi fiskal negara saat ini menjadi salah satu perhatian utama partai. Ia menyebut tantangan penerimaan negara yang menurun, defisit anggaran, hingga tekanan utang luar negeri dan ketidakpastian global sebagai latar belakang pentingnya sikap konstruktif PDIP.
“Fiskal kita sangat tidak stabil. Kita menghadapi tantangan besar, dari sisi revenue yang berkurang, defisit, utang luar negeri, hingga dampak geopolitik dan ekonomi global,” jelasnya.
Deddy malajutkan, Megawati meminta seluruh kader terus menjaga bounding atau keterikatan yang kuat dengan masyarakat. Dengan demikian, PDIP dapat menyerap persoalan riil di lapangan dan menghadirkan gagasan solutif yang sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Sehingga kita tahu persoalan riil di masyarakat, sambil memastikan bahwa partai memiliki cukup banyak gagasan untuk membantu menjaga agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar,” tambahnya.
Di sisi lain, Megawati juga menekankan pentingnya soliditas internal partai. Deddy mengatakan, kesatuan visi dan frekuensi dalam tubuh PDIP adalah syarat mutlak bagi partai politik yang ingin tetap relevan dan mampu berperan strategis dalam pembangunan bangsa.
“Tidak ada dalam sejarah negara mana pun, partai yang tidak solid bisa menghasilkan pemerintahan yang kuat. Karena itu, soliditas harus terus dijaga,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyebut PDIP sebagai salah satu tiang utama demokrasi di Indonesia, sesuai dengan struktur ketatanegaraan dan undang-undang yang menempatkan partai politik sebagai elemen sentral dalam sistem pemerintahan.
“Partai politik memang harus memainkan peran yang baik, dan supaya bisa berperan dengan baik tentu perlu soliditas di dalam internal partai itu sendiri,” tandasnya.
Apakah dukungan PDIP kepada Pemerintahan Prabowo ini berkaitan pula dengan amnesti yang diterima Hasto? Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan, salah satu pertimbangan pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto itu, atas dasar kepentingan nasional.
“Abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI,” jelas Supratman.
Menurutnya, keputusan ini diambil demi menjaga kondusivitas politik, dan memperkuat persatuan antar elemen bangsa. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan