JAKARTA, KAIDAH.ID – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyoroti temuan ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif serta rendahnya serapan anggaran program tersebut. HIPMI menilai, kondisi ini mencerminkan adanya persoalan serius dalam sistem verifikasi dan tata kelola program yang harus segera dibenahi pemerintah.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menegaskan, MBG merupakan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap hambatan dalam pelaksanaan harus segera diatasi dengan solusi konkret.
“Indikasi dapur fiktif ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat tujuan besar MBG untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Ditambah lagi, serapan anggaran yang rendah memperlihatkan adanya bottleneck dalam sistem. HIPMI mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk digitalisasi verifikasi dan transparansi data,” tegas Anggawira.
HIPMI menyoroti setidaknya lima masalah utama yang perlu segera ditangani:
- Keterbukaan data jumlah titik dapur yang benar-benar dibutuhkan di tiap daerah.
- Pengendalian lokasi dapur agar tidak terjadi tumpang tindih maupun keberadaan dapur fiktif.
- Aturan zonasi sekolah penerima manfaat yang jelas untuk mencegah konflik antar dapur.
- Penguatan rantai pasok bahan baku, dengan melibatkan petani, UMKM pangan, dan sektor logistik lokal.
- Keberadaan kantor permanen BGN di kabupaten/kota sebagai pusat koordinasi dan pengawasan.
Menurut Sekjen HIPMI, pembenahan tata kelola MBG penting, bukan hanya untuk memastikan efektivitas program, tetapi juga agar pelibatan pelaku usaha lokal dapat menggerakkan ekonomi daerah.
“MBG jangan hanya dilihat sebagai proyek distribusi makanan, melainkan investasi gizi jangka panjang sekaligus penggerak ekonomi rakyat. Dengan melibatkan pengusaha muda di daerah, rantai pasok bisa lebih cepat, biaya lebih efisien, dan dampaknya terasa langsung di masyarakat,” tambah Anggawira.
Sebagai organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia, HIPMI menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan MBG berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak luas. HIPMI juga siap mendorong inovasi berbasis teknologi untuk menekan potensi penyimpangan sejak awal.
HIPMI optimistis, dengan langkah perbaikan yang tepat, program MBG dapat menjadi salah satu legacy besar, dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan