PALU, KAIDAH.ID – Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Pa’ada, mewakili pimpinan DPRD Sulteng, menjadi salah satu narasumber pada pertemuan bersama Siswa Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke 64 Tahun 2022 di Ruang Pilibu Kantor Gubernur, Selasa, 5 Juli 2022.
Alimudin Pa’ada dalam pertemuan itu menyampaikan, secara umum jalannya demokrasi di Sulteng terutama saat Pilkada, berlangsung aman dan kondusif, tidak ada letupan atau gesekan yang mengarah pada perpecahan.
Hal itu disampaikan Alimuddin menjawab pertanyaan salah seorang peserta SSDN.
Alimuddin menjelaskan, meskipun ada protes dari beberapa elemen masyarakat, namun masih damai dan tidak menimbulkan eskalasi yang hebat.
Politisi Gerindra ini menambahkan, jika ada sengketa Pilkada, diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
“Insya Allah kita masih aman–aman saja, untuk urusan Pilkada. Bahkan setelah itu, para pendung masing–masing kontestan akan mesra kembali,” ujarnya.
Alimudin juga memberikan masukan pada BNPB terkait progres yang telah dilaksanakan, misalnya ZRB (Zona Rawan Bencana), lokasi yang masih bisa ditempati, tetap dipergunakan dengan konstruksi yang lebih baik lagi.
Pertemuan para SSDN program PPRA LXIV tahun 2022, dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lemhannas, Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah.
Di hahadap peserta rapat, selain para peserta SSDN PPPRA, jajaran Forkopimda serta sejumlah instansi terkait, Wakil Gubernur Lemhanas yang membuka pertemuan tersebut menyampaikan, Lemhannas RI adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.
Sebagai lembaga pendidikan bagi kader pimpinan tingkat nasional, Sabrar menyampaikan, Lemhanas menjadi penyelenggara pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan melakukakan pengkajian strategis terhadap berbagai masalah bangsa dan lingkup nasional, regional maupun internasional yang selanjutnya dijadikan sebagai Policy Recommendation.
Program SSDN PPRA 64, dilaksanakan selama lima hari sejak 4 – 8 Juli 2022. Program ini merupakan bagian dari program penting bagi para peserta untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dengan mengambil di empat daerah, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Jawa Timur, kegiatan ini juga igin melihat situasi dan mendengarkan berbagai persolan terkait pilitik, sosial budaya dan dinamika lainnya, termasuk informasi kekinian terkait terorisme dan jalannya demokrasi di masing–masing daerah.
Lemhannas RI menjatuhkan pilihan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan harapan bisa mengetahui tata kelola pemerintah daerah dan dan sejumlah masalah sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan secara lansung.
Setelah berakhirnya acara, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata sekaligus foto bersama Wakil Gubernur emhannas, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulteng beserta para peserta SSDN dan Kepala-Kepala OPD yang turut hadir. (*)
Advertorial ini diterbitkan atas kerja sama DPRD Sulteng dan kaidah.id di kolom Parlementaria
Tinggalkan Balasan