PALU, KAIDAH.ID – Ketua Harian BPW Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sudirman Zuhdi menegaskan, kerusuhan berujung maut di PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara itu terjadi, karena adanya akumulasi masalah sejak lama.
“Kesejahteraan pekerja lokal dan asing, ada kesenjangan yang nyata di GNI. Perlu ada penyesuaian upah pekerja,” tegas Sudirman.
Masalah lain lagi adalah, di dalam PT. GNI itu, ada bisnis di dalam bisnis yang sulit dikendalikan.
Sudirman menyontohkan, suplai batu pecah untuk PT. GNI, justru dilakukan oleh pihak internal perusahaan sendiri. Padahal seharusnya pihak PT. GNI bisa memberdayakan perusahaan eksternal.
“Apakah boleh, ada izin di dalam izin? Nah itu yang perlu dievaluasi di internal GNI,” kata Sudirman Zuhdi.
Tidak hanya itu, katanya, pemilik IUP batu dan pasir, selama ini tidak bisa berkontrak langsung dengan pihak GNI, tetapi semuanya melalui pihak lain atau calo.
“Pemilik tidak punya akses langsung, akhirnya harga pun jauh di bawah dari yang sesungguhnya,” ujarnya.
Dia menyarankan agar pihak PT. GNI memaksimalkan pemberdayaan pengusaha lokal.
“Pengusaha lokal perlu juga diberi kesempatan yang sama. Jangan didominasi perusahaan dari luar Sulteng,” ucapnya.
Dia menyebut, ada keluhan dari perusahaan bongkar muat di PT. GNI justru perusahaan luar yang lebih mendapatkan tempat.
Masalah lain lagi adalah, soal kendaraan berat seperti dum truck yang hilir mudik di PT. GNI. Rata-rata tidak punya nomor polisi.
“Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pajak kendaraan yang harus masuk sebagai penerimaan daerah. Pemerintah perlu menertibkan itu,” jelasnya. (*)
Tinggalkan Balasan