“Tidak ada alasan yang jelas penundaan dan pemindahan lokasi Munas. Keputusan itu sangat dipaksakan,” ujarnya.

JAKARTA, KAIDAH.ID – Pengurus Kadin Indonesia, Kamrussamad menilai, pemindahan tempat Muyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia dari Bali ke Kendari, telah menciderai semangat pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah sedang mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Jadi, menunda dan memindahan tempat Munas Kadin dari Bali ke Kendari, itu artinya telah menciderai pemulihan ekonomi,” kata pendiri KahmiPreneur itu.

Menurut Kamrussamad, masa jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roslani telah berakhir pada akhir 2020 lalu. Artinya, Rosan Roslani yang memutuskan pemindahan lokasi Munas dalam rapat lengkap pengurus itu, justru telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

“Tidak ada alasan yang jelas penundaan dan pemindahan lokasi Munas. Keputusan itu sangat dipaksakan,” ujarnya.

Pemindahan lokasi Munas itu, telah merugikan para pelaku usaha di Bali, karena para pelaku usaha di Bali, telah menyiapkan semua kebutuhan bagi peserta dan tamu Munas. Tiba-tiba, Rosan menunda dan mengalihkannya ke Kendari.

“Pelaku usaha di Bali kecewa, dan berimplikasi kerugian yang besar bagi mereka,” kata anggota DPR-RI itu.

Sementara itu, beredar informasi, Badan Intelijen Negara (BIN) ikut mengintervensi proses Munas Kadin. Tetapi juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto membantah isu tersebut.

“Tidak ada perintah kalau BIN ikut campur dalam urusan itu,” tegasnya.

Menurut Wawan Hari Purwanto, BIN tidak punya wewenang mengurusi keamanan di Munas Kadin. Itu menjadi tanggung jawab panitia. Pun halnya dengan kandidat Ketua Umum Kadin Indonesia.

“BIN tidak punya urusan itu,” ujarnya. (ochan)