ADA PEJABAT yang hadir lewat pidato, retorikanya panjang, tepuk tangannya ramai. Ada yang hadir lewat baliho, wajahnya besar, jaraknya jauh. Dan ada pula yang hadir lewat langkah sunyi: cepat, senyap, nyaris tanpa sorotan. Abcandra M. Akbar Supratman berada di barisan terakhir itu.
Ia tidak menunggu laporan tersusun rapi atau grafik berwarna. Cukup satu kabar singkat, kadang hanya potongan cerita yang singgah di pendengarannya, tentang warga Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tertimpa masalah, ia bergerak. Kalau ada warga yang kesulitan, negara tidak boleh menunggu. Negara harus hadir.
“Mendengar adalah bentuk kepedulian pertama. Bertindak adalah kewajiban berikutnya,” kata Wakil Ketua MPR RI ini.
Baru-baru ini, ia memfasilitasi pemulangan Saraswati, warga Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Arab Saudi. Di balik istilah hukum yang panjang dan dingin itu, ada tubuh yang lelah, jiwa yang terluka, dan keluarga yang menunggu dengan cemas.
Anggota DPD RI Dapil Sulteng ini memilih berdiri di simpul itu, menghubungkan yang rapuh dengan mekanisme negara, agar satu warga tak merasa sendirian di negeri orang. “Negara harus hadir, terutama ketika warganya paling tidak berdaya,” katanya.
Beberapa hari sebelumnya, kabar lain datang dari pelosok. Di sebuah desa di Kabupaten Tojo Unauna, Sulteng, jenazah harus diantar dengan sepeda motor karena ketiadaan ambulans. Kabar itu singgah, dan tak lama berselang, satu unit ambulans dikirim. Tak ada seremoni. Tak ada klaim. Hanya satu keyakinan sederhana yang ia pegang: “Menghormati manusia tidak berhenti saat ia wafat.”
Dua bulan sebelumnya lagi, kisah yang lebih sunyi mengetuk nurani. Seorang anak Sekolah Dasar di Kabupaten Banggai berangkat ke sekolah dengan menahan truk yang melintas, atau berjalan kaki berkilo-kilometer setiap hari. Bukan karena petualangan, melainkan keterbatasan, kemiskinan, ketidakberdayaan ecara ekonomi.
Informasi itu sampai, dan Akbar tidak menunggu lama. Ia mengirimkan sepeda. “Anak itu hanya ingin sekolah. Tugas kita memastikan jalannya tidak terlalu berat,” ucapnya singkat.
Masih banyak kepedulian lain yang tak sempat tercatat rapi. Bantuan kecil, intervensi cepat, kerja yang berjalan di bawah radar. Namun benang merahnya jelas. Bagi Akbar, jabatan bukan sekadar posisi politik. Ia adalah mandat moral, representasi negara yang harus terasa, bukan sekadar terbaca di lembar kebijakan.
Yang membuat kisah ini kian bermakna adalah asal-usulnya. Akbar Supratman adalah anak muda Palu yang kini berada di jantung negara. Dari kota yang pernah diguncang duka dan diuji ketabahan, ia melangkah ke pusat pengambilan keputusan.
“Saya tahu rasanya hidup jauh dari pusat. Karena itu, suara dari pinggir harus lebih dulu didengar,” katanya.
Di tengah hiruk-pikuk kekuasaan dan perebutan panggung, sikap semacam ini terasa langka. Ia mengingatkan kita bahwa esensi negara bukan pada megahnya gedung, melainkan pada kecepatan menjawab jeritan warganya. “Sekecil apa pun suara itu terdengar,” katanya singkat. (*)
Tinggalkan Balasan