JAKARTA, KAIDAH.ID – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, memberi saran kepada Ganjar Pranowo agar menanyakan kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam, terkait rapor merah penegakan hukum Pemerintahan Jokowi.
“Harus ditanyakan kepada Menko Polhukam,” tegas Airlangga usai memberikan pengarahan kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 21 November 2023.
Menurut Airlangga, pertanyaan mengenai rapor merah penegakan hukum itu, lebih tepat ditanyakan kepada Menko Polhukam Mahfud MD, yang menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
“Pertanyaan itu tidak tepat disampaikan ke saya, karena di pemerintahan, saya Menko Perekonomian. Jadi, tanyakan itu kepada Pak Mahfud selaku Menko Polhukam,” tegas Airlangga Hartarto.
Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, menilai penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan sesuai aturan.
Andre menilai, dugaan penegakan hukum tebang pilih termasuk dugaan intervensi, hanyalah persepsi politis alias framing.
Partai Gerindra yang saat ini masih berada di kabinet pendukung pemerintah mengeklaim, penegakan hukum saat ini objektif dan berkeadilan.
Partai Gerindra mengajak semua pihak mendukung lembaga penegak hukum yang ada.
Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo, memberikan rapor merah terhadap penegakan hukum pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Rapor merah turut diberikan Ganjar untuk HAM dan penyelesaian korupsi. (*Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan