KEMISKINAN masih menjadi masalah besar di Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun statistik menunjukkan adanya perbaikan. Pada Maret 2024, angka kemiskinan di provinsi ini mencapai 11,77%, turun 0,64% dari tahun sebelumnya.
Jumlah penduduk miskin menurut data BPS Provinsi Sulawesi Tengah, juga mengalami penurunan dari 395,66 ribu orang pada Maret 2023, menjadi 379,76 ribu orang pada Maret 2024.
Walau begitu, realitas di lapangan menunjukkan, upaya mengatasi kemiskinan ini, tidak semudah yang terlihat dalam data.
Penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah tidak merata di seluruh wilayah. Di daerah perkotaan, persentase kemiskinan turun dari 8,9% menjadi 8,61% dalam periode yang sama.
Sementara itu, di daerah perdesaan, penurunan terlihat lebih signifikan, dari 14,09% menjadi 13,33%. Meski demikian, jumlah penduduk miskin di perdesaan tetap jauh lebih besar, mengingat populasi yang lebih besar dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah, terutama di kantong-kantong kemiskinan, memerlukan strategi penanganan yang spesifik dan tepat sasaran. Faktor-faktor seperti belum terpenuhinya kebutuhan dasar, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya tingkat pendidikan, menjadi hambatan utama dalam mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tinggi, sekitar 10%, seharusnya menjadi katalisator untuk mengurangi kemiskinan. Namun, fakta bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Kondisi ini mengindikasikan, peningkatan ekonomi belum menyentuh lapisan masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dukungan.
TANTANGAN
Janji-janji politik sering kali terdengar manis, terutama saat kampanye. Namun, realitas di lapangan memerlukan tindakan nyata dan program-program yang benar-benar dapat diimplementasikan.
Tantangan bagi para calon gubernur Sulawesi Tengah, adalah bagaimana mewujudkan penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit, antara 5 hingga 7%. Selain itu, para calon harus bersiap menghadapi tantangan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN (Biaya Balik Nama), yang diperkirakan akan ditransfer langsung ke kabupaten/kota.
Tantangan kemiskinan kita saat ini adalah:
- Belum terpenuhi kebutuhan dasar (papan pangan dan sandang) secara layak.
- Jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pemasaran hasil produksi yang terbatas.
- Sumber daya alam di sekitarnya cukup potensial untuk dapat menghidupi kebutuhan makan sehari-hari, tapi tidak terkelola maksimal, karena hanya fokus di pertambangan.
- Tingkat pendidikan yang sangat rendah.
- Jangkauan komunikasi yang sangat terbatas.
PENTINGNYA PROGRAM YANG REALISTIS
Bagi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi mayoritas pemilih, program-program yang jelas, relevan, dan realistis sangat diperlukan.
Mereka membutuhkan solusi nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan, bukan sekadar janji manis yang sulit direalisasikan.
Kemiskinan di Sulawesi Tengah, memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah, sehingga memerlukan strategi khusus dalam penanganannya. Tidak sekadar narasi dan janji manis yang tidak dapat diterima akal sehat.
Oleh karena itu, diskusi dan perencanaan matang antara gubernur dan timnya sangat penting, agar program-program yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Apakah dengan pengalaman menangani kemiskinan di suatu daerah tertentu, dapat dijadikan tolak ukur menurunkan angka kemiskinan 0 persen? Narasi informasi semacam ini sangat tidak masuk akal, khususnya bagi masarakat menengah ke atas yang punya nalar serta logika rasional.
Intinya, penanganan kemiskinan di Sulawesi Tengah memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Para pemimpin di masa depan harus fokus pada pendekatan yang realistis dan relevan, serta mampu mengimplementasikan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin.
Dengan demikian, harapan untuk melihat Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dapat diwujudkan secara nyata. (*)
Ditulis oleh Drs. Andi Azikin Suyuti, pekerja sosial dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di Dinas Sosial Sulawesi Tengah, serta mantan Pelaksana Tugas Bupati Poso.
Tinggalkan Balasan