PALU, KAIDAH.ID – Ketidakpuasan terhadap hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), mendorong sejumlah tenaga honorer Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendatangi Longki Djanggola, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Pertemuan berlangsung di Rumah Aspirasi, Jalan Kesehatan No. 1, Palu, Selasa, 28 Januari 2025.

Para perwakilan honorer, seperti Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven, dan Simon, menyampaikan keluhan, terkait hasil seleksi yang dianggap tidak adil.

Dari 99 tenaga honorer yang mengikuti seleksi tahap pertama, tidak satu pun dinyatakan lulus. Situasi ini diperparah dengan informasi, bahwa peserta yang gagal di tahap pertama, tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tahap kedua, meskipun terdapat 115 formasi yang tersedia.

“Kami berharap, formasi yang ada diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari lima tahun. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang meminta agar tenaga honorer lama lebih diutamakan,” kata Abdul Rauf.

Ia mencontohkan, keberhasilan tenaga honorer di provinsi lain, seperti Banten, yang berhasil memperjuangkan aspirasi mereka hingga lolos seleksi CPNS dan P3K.

Menurut Abdul Rauf, koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, DPR, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, menjadi kunci keberhasilan tersebut.

Selain itu, para honorer mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng, untuk segera mengeluarkan surat masa sanggah. Langkah ini, menurut para honorer Setwan itu, telah dilakukan BKD di Kabupaten Sigi dan Donggala, dan dianggap memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperbaiki hasil seleksi.

Menanggapi keluhan tersebut, Longki Djanggola menyatakan dukungannya kepada para tenaga honorer. Mantan Gubernur Sulawesi Tengah ini berjanji akan membawa isu tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari lima tahun, seharusnya mendapatkan prioritas. Ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng sekaligus anggota Badan Legislasi DPR RI itu.

Longki mengimbau para tenaga honorer untuk mempertimbangkan peluang pada formasi di instansi lain, yang sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga kesempatan untuk lolos seleksi lebih besar.

Selain itu, Longki juga berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Plt Kepala BKD Provinsi Sulteng, Adiman, guna memastikan surat masa sanggah segera diterbitkan. (*)

Editor: Ruslan Sangadji