JAKARTA, KAIDAH.ID – Mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), M. Ridha Saleh, kini resmi bergabung sebagai Tim Ahli dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Penunjukan Ridha Saleh, yang akrab disapa Edang, menjadi bagian dari upaya memperkuat strategi hilirisasi sumber daya alam di Indonesia.
Selain Ridha Saleh, Satgas ini juga diperkuat oleh sejumlah tokoh lainnya, seperti Didik J. Rachbini, Farah Ratnadewi Indriani, Ikmal Lukman, Niasapti Triaswati, Arif Satria, Julius Ari Mollet, David Kaluge, Fadhil Hasan, dan M. Kholid Syeirazi. Mereka diharapkan dapat memberikan masukan strategis guna mempercepat program hilirisasi nasional.
Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dan berada di bawah koordinasi langsung Presiden. Satgas ini diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, serta didampingi oleh enam wakil ketua yang menangani berbagai aspek hilirisasi.
Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi dipercayakan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roslani. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan dipegang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Untuk sektor pertanian, hilirisasi akan dikawal oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaeman, sedangkan bidang kehutanan menjadi tanggung jawab Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Hilirisasi sektor kelautan dan perikanan akan dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sementara dukungan kebijakan menjadi tugas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo. Selain itu, Ahmad Erani Yustika ditunjuk sebagai Sekretaris Satgas untuk memastikan kelancaran koordinasi antarinstansi.
Anggota Satgas ini terdiri dari beberapa menteri yang memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan hilirisasi, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perdagangan. Selain itu, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terlibat untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum dalam implementasi kebijakan hilirisasi.
Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mempercepat pengolahan sumber daya alam dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menyelaraskan regulasi lintas sektor, menjamin ketersediaan lahan, serta mengatasi berbagai hambatan dalam proses hilirisasi.
Dengan koordinasi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, percepatan hilirisasi diharapkan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional serta memperkuat ketahanan energi, baik dari sumber fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, maupun energi terbarukan.
Satgas ini memiliki tugas utama dalam menetapkan prioritas kegiatan usaha di sektor energi dan hilirisasi, pemetaan wilayah strategis, penyesuaian tata ruang, serta mengidentifikasi proyek-proyek strategis yang berdampak besar bagi perekonomian nasional. Selain itu, Satgas juga berwenang memberikan rekomendasi tindakan administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi.
Dengan struktur yang telah disusun, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi dan memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi Indonesia. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan