PALU, KAIDAH.ID – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harus berorientasi pada solusi nyata yang dapat diimplementasikan dan diukur keberhasilannya. Hal ini disampaikannya dalam rapat penyusunan RPJMD di Palu, Sabtu, 8 Maret 2025.
Menurut Anwar Hafid, RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tetapi harus menjadi pedoman konkret dalam pembangunan daerah. Ia menekankan, setiap program yang dirancang harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan tidak hanya menjadi visi di atas kertas.
“RPJMD harus menjadi panduan nyata bagi pembangunan Sulawesi Tengah. Program-program yang disusun harus dapat diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur menyampaikan, pemerintah provinsi mengusung visi “Sulteng Nambaso”, yang berarti Sulawesi Tengah harus maju di segala bidang melalui program-program strategis yang membawa manfaat nyata.
Sejumlah tantangan masih dihadapi, termasuk angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang belum tertangani optimal, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Masih banyak anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Begitu pula dengan petani dan nelayan yang belum mendapatkan nilai tukar yang layak atas hasil produksinya. Ini menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan,” katanya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui program beasiswa, termasuk bagi siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial.
Sementara di bidang kesehatan, Anwar Hafid menegaskan, layanan medis harus lebih inklusif dan tidak boleh ada lagi warga yang ditolak berobat hanya karena kartu kepesertaan BPJS mereka menunggak.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Gubernur menekankan, nilai-nilai seperti “Sintuwu Maroso”, yang mencerminkan semangat persatuan, harus diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah agar Sulteng memiliki karakter kuat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, menambahkan, penyusunan RPJMD harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan, setiap program dalam RPJMD memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya,” ujar Christina.
Sebagai bagian dari penyusunan RPJMD, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat berjalan secara efektif. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan