PALU, KAIDAH.ID – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) Sulawesi Tengah, melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, Moh. Arif Latjuba, Senin, 17 Maret 2025.
Kunjungan yang berlangsung di kantor DKP Sulteng ini, bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan membangun kolaborasi strategis, dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua ISPIKANI Sulteng, Fadly Y. Tantu, yang didampingi oleh jajaran pengurus, termasuk Sekretaris Umum Iffat M. Burhan, Wakil Sekretaris Umum Rasul, serta Dewan Pakar Jusri Nilawati, dan A. Masyahoro.
Kedatangan mereka disambut oleh Kepala DKP Sulteng, Moh. Arif Latjuba, bersama Sekretaris Dinas, Safrudin, serta sejumlah kepala bidang terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Tantu menegaskan pentingnya akselerasi pembangunan sektor perikanan di lima wilayah pengelolaan, yakni empat Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Republik Indonesia (WPPNRI 713, 714, 715, dan 716) di perairan laut serta satu Wilayah Pengelolaan Perairan Daratan (WPPNRI PD 421).
“Kami berharap, pembangunan di sektor perikanan tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya ikan,” kata Fadly.
Ia juga menegaskan, potensi besar yang dimiliki oleh sektor kelautan dan perikanan di Sulteng harus dioptimalkan untuk memakmurkan masyarakat sekitar.
Menanggapi hal ini, Kadis DKP Sulteng, Moh. Arif Latjuba, menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut. Ia berharap ISPIKANI dapat turut berperan aktif dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi kontribusi ISPIKANI. Dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki, ISPIKANI bisa berperan dalam mendorong masyarakat untuk berani makmur dan berani sejahtera, sesuai dengan visi Gubernur Sulteng,” katanya.
Dalam diskusi, Dewan Pakar ISPIKANI, Jusri Nilawati, menyarankan pentingnya mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kantong-kantong produksi perikanan. Ia mencontohkan, di kawasan tambak udang vaname, pelabuhan perikanan, atau kawasan budidaya, perlu dikembangkan UMKM yang mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah.
“UMKM seperti Rumah Ikan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal dengan memproduksi beragam olahan hasil laut seperti terasi, kerupuk udang, pindang ikan, bakso ikan, hingga ikan asap. Produk-produk ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi juga bisa menjadi oleh-oleh khas daerah,” sara Jusri.
Sementara itu, A. Masyahoro, menyoroti pentingnya pengelolaan data perikanan yang akurat di sentra-sentra produksi. Menurutnya, data yang valid sangat berpengaruh terhadap kualitas pengambilan kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah.
Diskusi juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kerusakan lingkungan perairan akibat aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan dan penggundulan hutan. Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang berdampak pada kebijakan daerah, terutama dalam hal perizinan di sektor perikanan, juga menjadi perhatian.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, Fadly Tantu menyampaikan, hasil diskusi akan menjadi bahan penting dalam Rapat Kerja Penyusunan Program ISPIKANI Sulteng Periode 2024–2028, yang dijadwalkan berlangsung pada April mendatang.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DKP Sulteng, agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Fadly Tantu. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan