PALU, KAIDAH.ID – Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira, menyoroti pentingnya peran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat melakukan reses dan bertemu dengan para guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kota Palu.
Kegiatan yang berlangsung pada Jumat malam, 13 Juni 2025 itu, menjadi ajang serap aspirasi yang dihadiri pula oleh sejumlah anggota DPRD Sulteng dari Fraksi NasDem serta perwakilan Dinas Pendidikan.
Nilam, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah, menegaskan komitmennya untuk mengawal terwujudnya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak pada semua kalangan.
“Kita harus melihat pendidikan dari semua aspek, tidak hanya tenaga pengajarnya, tapi juga anak didiknya, serta sarana dan prasarananya,” kata Nilam di hadapan para guru.
SOROTI TIGGINYA PENGANGGURAN LULUSAN SMK
Dalam dialog tersebut, Nilam menyoroti tingginya angka pengangguran lulusan SMK. Menurutnya, itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jurusan sekolah dengan kebutuhan industri lokal.
Ia mendorong agar kejuruan di setiap daerah, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan sektor industri setempat.
“Contohnya di Morowali, sebaiknya SMK fokus pada jurusan pertambangan, karena daerah itu memang memiliki industri tambang. Di wilayah pesisir, seharusnya ada SMK kelautan dan perikanan,” jelasnya.
DORONG CSR UNTUK PENDIDIKAN
Nilam juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta melalui CSR, untuk mendukung dunia Pendidikan, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Saya minta DPRD Sulteng mendorong CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulteng, untuk membantu dunia pendidikan. Karena saya yakin APBD kita belum cukup,” tegas Nilam, yang juga pernah menjabat Ketua DPRD Sulteng periode 2019–2024.
MINIM SARPRAS DAN GURU
Dalam sesi dialog, para guru mengungkap berbagai persoalan di lapangan. Risman, guru SMK Negeri 6 Palu, menyoroti minimnya sarana dan prasarana praktik, yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran vokasional.
“Yang paling penting adalah peralatan praktik, karena SMK lebih banyak kegiatan praktik dibandingkan teori,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Hamka, Kepala SMK Negeri 3 Palu, yang mengaku sekolahnya mengalami kekurangan guru, hingga mempertimbangkan untuk menutup jurusan yang tidak memiliki tenaga pengajar.
“Kami tidak bisa lagi menerima guru honorer. Ini menjadi masalah serius,” ungkapnya.
Sementara itu, seorang guru dari SMK Alkhairaat mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta.
“Sekolah swasta sering diperlakukan seperti anak tiri,” ujarnya.
KOMITMEN NILAM SARI LAWIRA
Menanggapi beragam keluhan tersebut, Nilam menegaskan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua lembaga pendidikan, tanpa membedakan status negeri atau swasta.
“Semua sekolah harus mendapatkan perhatian yang setara. Kita akan perjuangkan ini bersama-sama. Saya akan mengawalnya di DPR RI,” tandasnya.
Sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Nilam menyatakan akan membawa aspirasi para guru tersebut ke dalam agenda legislasi pendidikan nasional.
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan