JAKARTA, KAIDAH.ID – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Mohamad Said, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peringatan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah terkait penyampaian realisasi Semester I dan prognosis Semester II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR/MPR, Selasa, 1 Juli 2025.
Muhidin menyampaikan, di tengah ketidakpastian global dan perubahan tata kelola internasional yang terjadi pada awal tahun ini, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang cukup baik. Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 4,87% dengan inflasi yang terkendali di angka 1,6%.
“Resiliensi ekonomi kita didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, kinerja ekspor yang masih positif, serta aktivitas manufaktur yang stabil,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
PENDAPATAN NEGARA BARU 40 PERSEN
Berdasarkan laporan realisasi semester I, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.201,8 triliun atau 40% dari target APBN 2025. Muhidin mencatat, perlambatan penerimaan pajak pada tiga bulan pertama menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian tersebut.
Namun, ia juga mengapresiasi adanya tanda-tanda perbaikan pada akhir semester, terutama pada penerimaan pajak dan kepabeanan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini berharap, pemerintah dapat meningkatkan kinerja penerimaan negara pada semester kedua agar defisit anggaran tetap dalam batas yang direncanakan.
Sementara itu, belanja negara hingga akhir Juni 2025 mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8% dari total anggaran. Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.008,7 triliun (37,3%) dan transfer ke daerah sebesar Rp402,5 triliun (43,8%).
Muhidin menilai, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah sejak awal tahun cukup efektif dalam mengarahkan belanja ke sektor-sektor produktif. Namun, ia tetap menekankan pentingnya kedisiplinan fiskal agar belanja negara tetap sejalan dengan pendapatan.
“Kita perlu disiplin dalam pengelolaan belanja agar tetap akseleratif dengan pendapatan negara. Jangan sampai realisasi belanja melampaui kemampuan fiskal,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Muhidin mengingatkan outlook defisit APBN 2025 berpotensi meningkat dari yang direncanakan.
Meski dalam UU APBN 2025 defisit ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau Rp616,2 triliun, proyeksi terbaru menunjukkan angka tersebut bisa naik menjadi 2,78% PDB atau sekitar Rp662 triliun.
Kenaikan ini disebabkan oleh potensi turunnya pendapatan negara yang diperkirakan hanya mencapai 95,4% dari target APBN 2025.
“Dengan ketidakpastian global yang tinggi dan kondisi geopolitik yang tidak menentu, pemerintah harus segera menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan korektif, khususnya terhadap program yang tidak efektif,” jelas Muhidin Mohamad Said.
Langkah-langkah tersebut, lanjutnya, diperlukan agar ruang fiskal tetap sehat dan pembangunan nasional tetap dapat berlanjut secara berkesinambungan. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan