PALU, KAIDAH.ID – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Tengah, terus memantapkan langkah strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dalam sebuah pertemuan multipihak, pada Senin, 28 April 2025, berbagai pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arif Latjuba, menekankan pentingnya pertukaran informasi dalam merespons dinamika sektor kelautan. Ia juga menyoroti peluang ekspor ikan hidup ke Uni Emirat Arab yang menurutnya harus dikawal secara serius melalui kolaborasi lintas pihak.
“Ini peluang baru yang perlu dimaksimalkan bersama, baik oleh pemerintah, akademisi, maupun organisasi masyarakat seperti HNSI,” katanya.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Rektor I Universitas Alkhairaat (UNISA), Dr. Ahsan Marjudo. Ia menilai, penguatan kelembagaan kelautan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga organisasi masyarakat.
“Lembaga seperti HNSI harus hadir mendampingi nelayan secara langsung. Hanya dengan cara itu program pembangunan bisa efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dekan Fakultas Perikanan UNISA, Dr. Fachrudin A. Yahya, menyatakan kesiapan institusinya dalam mendukung realisasi program-program HNSI, baik secara akademik maupun praktik lapangan.
“Kami siap berkoordinasi dengan DKP Sulteng dan menjadi mitra aktif demi kemajuan sektor ini,” katanya.
Dukungan juga datang dari Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II PPI Paranggi, Iffat M. Burhan, S.Pi., M.T. Ia menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi kebutuhan nelayan di wilayah kerjanya dan menjaga sinergi dengan pemerintah daerah.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal DPP HNSI, akademisi dari UNISA dan praktisi sektor perikanan. Dalam forum itu, HNSI Sulawesi Tengah menegaskan percepatan penyusunan struktur kepengurusan baru, merancang program kerja berbasis kebutuhan lokal, serta membangun kemitraan strategis di tingkat daerah maupun nasional. (*)
Editor: Moh. Subarkah
Tinggalkan Balasan