JAKARTA, KAIDAH.ID – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad Said menegaskan, seluruh kebijakan dan rekomendasi yang telah dihasilkan dalam rangkaian pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 harus menjadi acuan utama dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin usai mengikuti Rapat Kerja antara DPR, Pemerintah, dan Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025, yang membahas dan mengesahkan laporan panitia kerja (panja) terkait KEM-PPKF dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
Menurut Muhidin, KEM-PPKF 2026 memegang peran strategis dalam pembentukan kerangka APBN, karena berfungsi sebagai fondasi kebijakan fiskal yang mendukung kesinambungan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
“Kita berharap kebijakan fiskal yang disusun menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan, agar proses pembangunan dapat berkelanjutan,” ujar politisi senior Partai Golkar itu.
Ia menjelaskan, pembahasan KEM-PPKF telah berlangsung sejak 1 Juli 2025 melalui empat panja, yakni Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; Panja Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran 2026; Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; serta Panja Kebijakan Transfer ke Daerah.
“Keempat panja ini menghasilkan arah kebijakan umum dan berbagai rekomendasi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026,” tambahnya.
Muhidin juga menyoroti sejumlah fokus utama RAPBN 2026, yang akan diarahkan untuk menyukseskan Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo.
Fokus tersebut meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan layanan kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan berstandar nasional di RS dan puskesmas daerah, serta alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
“Meski tantangan global dan geopolitik masih berat, kita bersyukur APBN kita terbukti resilien menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelas anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah itu.
Ia menutup dengan menegaskan, seluruh program Kementerian/Lembaga ke depan harus diarahkan untuk mendorong produktivitas sektor riil demi memperkuat daya saing ekonomi nasional. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan