DI BALIK HINGAR BINGAR KEKUASAAN, publik disuguhi sebuah pertunjukan yang terasa seperti naskah lama: abolisi untuk seorang mantan sekjen, amnesti bagi ekonom yang dulu bersilang jalan, dan aroma getir dari retaknya jamaah. Semua bergerak cepat, seperti fragmen dari drama politik yang semula ditulis untuk panggung belakang, tapi kini dimainkan di depan tirai.
Sistem tampaknya menggeliat, bukan karena segar, tapi karena jenuh menjaga wajah stabilitas. Dan di tengah semua itu, kabinet justru mulai membisu. Bukan karena tak punya suara, tapi karena ada yang ketat mengawasi, atau yang saya istilahkan dengan “mata-mata belanda”.
Dari pemberitaan media arus utama hingga gumam gaduh media sosial, publik hari-hari ini disuguhi adegan-adegan politik yang terasa seperti deja vu: abolisi terhadap seorang sekjen partai yang pernah tersandung kasus, amnesti kepada tokoh ekonomi yang dulu bersilang jalan, dan keretakan senyap dari jamaah yang semula rapat.
Semuanya tampil tergesa, seolah ada yang ingin segera menata ulang panggung kekuasaan sebelum lampu sorot padam.
Sebagian menafsirkan ini sebagai rekonsiliasi. Namun, banyak pula yang mencium aroma lain: ini bukan semata penyatuan, melainkan pemulihan kendali. Politik di negeri ini memang fasih memainkan naskah kompromi, yang kemarin dikhianati bisa kembali ke pelukan, asal tahu diri dan tidak banyak bersuara. Sistem menggeliat bukan karena gairah perubahan, tapi karena letih menahan beban drakor.
Yang paling mencemaskan, bukan siapa yang kembali ke kekuasaan, tapi atmosfer ketakutan yang mulai mengeras di ruang kabinet. Para menteri makin hemat bicara. Mereka menyusun pernyataan dengan hati-hati, seolah sedang berjalan di atas ladang ranjau.
Mencermati geliat ini dari layar berita dan riuhnya komentar warganet, satu kesan muncul berulang: para pembantu presiden lebih takut salah kata daripada salah langkah. Di istana ini, diam adalah kebijakan paling bijak.
Desas-desus menguat di lorong kekuasaan: ada sosok yang memangku jabatan di parlemen, tapi jejak langkahnya lebih terdengar di lingkungan eksekutif. Ia bukan menteri, tapi rajin mencatat gerak-gerik menteri lain. Ia bukan juru bicara istana, tapi suaranya bisa menggeser jabatan menteri.
Dalam bayang-bayang kekuasaan inilah, disiplin ditegakkan bukan lewat dialog, melainkan lewat pengawasan senyap. Akibatnya, ruang rapat kabinet kian hambar. Diskusi berubah jadi pengulangan. Konsultasi hanya formalitas. Sebab keputusan sudah dibuat bahkan sebelum agenda dibagikan.
Loyalitas dihargai lebih dari kecakapan. Dan kemampuan dikorbankan atas nama harmoni semu. Demokrasi dalam situasi ini, tidak langsung mati oleh serangan luar, melainkan membusuk perlahan karena ketakutan dari dalam.
Sementara itu, kita menyaksikan koalisi yang dulu tampil sebagai benteng persatuan mulai keropos. Di media sosial, sindiran dari politisi yang merasa tersingkir, menjadi petunjuk awal perpecahan. Yang dulu bersumpah setia, kini mulai membuka jarak.
Kekuatan yang dibangun di atas kompromi rapuh, memang tak butuh waktu lama untuk retak, apalagi bila yang dominan lebih suka mendikte ketimbang berdialog.
Sebagai warga biasa, dan sebagai bekas juru bicara dari barisan yang dulu berdiri paling depan di daerah, saya tidak takut pada pergeseran posisi elite. Yang saya takutkan adalah kabinet yang kehilangan keberanian untuk bicara jujur.
Bila ruang kekuasaan hanya diisi bisik-bisik dan ketundukan, maka yang lahir bukanlah kebijakan bijak, melainkan topeng yang dipoles indah.
Karena itu, lebih dari sekadar siapa yang diberi pengampunan atau diundang kembali, tapi yang perlu dicemaskan hari ini adalah, hilangnya nyali dalam kekuasaan.
Dalam sunyi kabinet yang makin kaku, demokrasi bisa mati bukan oleh musuhnya, tapi oleh mereka yang seharusnya menjaganya. (*)
Wallahu a’lam bishawab
Penulis: Ruslan Sangadji
Bekas Kepala Sekretariat TKD / Bekas Juru Bicara Prabowo-Gibran Sulawesi Tenga
Tinggalkan Balasan