JAKARTA, KAIDAH.ID – Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kembali menggoyang internal Partai Golkar. Kabar yang menyebutkan adanya dorongan untuk mengganti Ketua Umum (Ketum) Golkar, Bahlil Lahadalia, berhembus kencang di sejumlah kanal politik nasional. Namun, satu pe satu elite Golkar satu tampil ke public. Mereka menepis rumor tersebut dan menegaskan soliditas partai.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara langsung merespons isu tersebut. Ia menyebut kabar adanya Munaslub sebagai berita tak berdasar dan tak jelas sumbernya.
“Inilah, kok mau dipercaya berita yang nggak ada sumbernya, piye toh,” kata Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Ahad, 3 Agustus 2025 lalu.
Bahlil menyayangkan beredarnya isu tersebut, di tengah kesibukan partai melakukan konsolidasi organisasi di berbagai daerah. Menurutnya, narasi Munaslub tidak selaras dengan semangat kader Golkar di akar rumput yang justru fokus menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto.
NUSRON WAHID: TAK ADA ALASAN MUSNASLUB, TERMASUK DI ISTANA
Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Nusron Wahid, juga membantah keras isu Munaslub. Dalam kesempatan yang sama di Musda Kalsel, Nusron mengatakan tidak ada pembicaraan soal Munaslub baik di internal partai maupun di lingkungan Istana Negara.
“Pertama, saya tidak tahu-menahu tentang isu tersebut. Yang kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di Golkar yang membicarakan tentang Munaslub,” tegas Nusron.
Ia menambahkan, fokus utama Partai Golkar saat ini adalah membahas persoalan strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta program perumahan rakyat.
“Tidak ada topik-topik seperti yang saudara sebutkan tadi,” imbuhnya, menepis spekulasi yang mengaitkan isu Munaslub dengan ketidakpuasan terhadap arah kepemimpinan Golkar saat ini.
MEUTYA HAFID: UPAYA PECAH BELAH GOLKAR
Wakil Ketua Umum Golkar, Meutya Hafid, turut menyatakan penolakannya terhadap isu Munaslub. Ia menilai, isu tersebut merupakan bentuk manuver politik yang bertujuan memecah soliditas Partai Golkar.
“Munculnya isu mengenai Munaslub dan isu lain yang beredar kemungkinan untuk memecah Partai Golkar yang tengah solid untuk mendukung dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto di eksekutif maupun legislatif,” kata Meutya kepada jurnalis pada Senin, 4 Agustus 2025.
Menurut Meutya, saat ini seluruh kader Golkar, dari tingkat pusat hingga desa, tengah bekerja keras, memastikan seluruh program Presiden Prabowo dapat dijalankan dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
Ia juga menyampaikan, Bahlil Lahadalia sebagai Ketum sedang menargetkan selesainya Musyawarah Daerah (Musda) di 38 provinsi sebelum akhir tahun 2025. Proses ini, kata Meutya, merupakan bagian dari konsolidasi besar-besaran yang jauh dari kepentingan Munaslub.
“Tidak ada rencana untuk mengadakan Munaslub,” tegas Meutya, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi Digital RI.
NURUL ARIFIN: GOLKAR RUMAH BESAR, BIASA HADAPI DINAMIKA
Wakil Ketua Umum Golkar lainnya, Nurul Arifin, menyebut, dinamika politik seperti isu Munaslub bukan hal yang asing dalam perjalanan Partai Golkar. Menurutnya, Golkar adalah partai besar dengan sejarah panjang, sehingga wajar jika ada berbagai perbedaan pandangan.
“Isu Munaslub ini kan bukan hal baru. Dari dulu Golkar sudah terbiasa dengan dinamika seperti ini, dan itu tidak pernah mengganggu soliditas kami,” papar Nurul Arifin di Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.
Nurul menekankan, Golkar memiliki mekanisme demokratis yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan, serta tradisi menyelesaikan konflik internal secara elegan dan sesuai aturan partai.
Nurul mengajak seluruh kader untuk tidak terjebak dalam isu-isu spekulatif. Ia berharap energi para kader lebih difokuskan untuk kerja politik yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin energi kader diarahkan untuk kerja-kerja politik yang produktif, bukan terjebak dalam isu-isu yang sifatnya spekulatif,” tegasnya.
KONSOLIDASI JALAN TERUS, ISU MUNASLUB TAK RELEVAN
Saat ini, Partai Golkar memang sedang menjalankan rangkaian Musda di berbagai daerah, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi pasca pemilu dan menjelang Pemilu 2029.
Ketum Bahlil menargetkan agar seluruh Musda di 38 provinsi bisa rampung sebelum akhir 2025, yang artinya Golkar tengah memperkuat struktur dan mesin partai, bukan merancang pergantian kepemimpinan.
Soliditas ini juga penting dalam menyambut tantangan baru di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Golkar merupakan salah satu partai utama dalam koalisi pemerintahan.
Isu Munaslub memang bukan barang baru di tubuh Partai Golkar. Sejarah panjang partai ini dipenuhi dinamika internal, intrik kekuasaan, dan perubahan kepemimpinan yang kerap mengundang perhatian publik.
Namun kali ini, respons elite Golkar tampak lebih solid dan seragam, menolak isu Munaslub dan fokus penuh pada konsolidasi internal serta dukungan terhadap pemerintahan.
Seiring waktu, publik tentu akan melihat, apakah soliditas ini bertahan atau justru teruji oleh dinamika politik yang terus bergerak. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan