JAKARTA, KAIDAH.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, lembaganya telah mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengembalian dilakukan karena sebagian besar anggaran jumbo tersebut belum bisa terserap hingga akhir tahun.
“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden, karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, dana Rp100 triliun yang disebut dikembalikan sebenarnya belum pernah dicairkan, karena belum dianggarkan secara resmi.
Angka tersebut merupakan pengajuan tambahan dari BGN yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.
“Yang saya tahu, dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu.
Purbaya memastikan, pihaknya akan terus memantau realisasi anggaran Rp71 triliun yang sudah dipegang oleh BGN.
“Yang kita lihat justru yang Rp71 triliun, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya,” jelasnya.
Dalam konferensi pers APBN KITA, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, hingga awal Oktober 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp20,6 triliun atau sekitar 29% dari total pagu Rp71 triliun. Adapun jumlah penerima manfaat tercatat 31,2 juta orang di seluruh Indonesia.
“Nah, kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia, Sumatera dengan 6,6 juta penerima, kemudian di Jawa, Kalimantan, dan seterusnya,” ujar Suahasil.
Untuk tahun depan, BGN akan kembali mendapatkan dukungan anggaran yang meningkat signifikan, mencapai Rp268 triliun, menjadikannya salah satu lembaga dengan alokasi terbesar di kabinet. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan