PEMBANGUNAN PELABUHAN SALAKAN menggunakan anggaran hampir Rp99 miliar dengan metode multiyears contract (kontrak tahun jamak). Tahap pertama (2025) dianggarkan sekitar Rp15 miliar untuk pemadatan lahan, dan tahap kedua (2026) sebesar Rp84 miliar, akan dilanjutkan tanpa melalui proses lelang ulang.
“Alhamdulillah, perjuangan kita selama beberapa bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Pelabuhan Regional Salakan di Banggai Kepulauan (Bangkep) akhirnya dibangun,” kata Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, dalam keterangan tertulisnya yang diterima kaidah.ID, Selasa, 14 Oktober 2025 malam.
Menurut Akbar, surat tembusan dari Kementerian Perhubungan terkait persetujuan kontrak pembangunan telah resmi dikirimkan ke pemerintah daerah setempat. Peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Salakan juga telah dilakukan pada Senin, 13 Oktober 2025. Ini menjadi angin segar bagi masyarakat Banggai Kepulauan yang selama ini menanti hadirnya pelabuhan representatif di wilayah mereka.
Nada syukur dan lega jelas terdengar dalam pernyataan Akbar. Di balik kalimat itu tersimpan perjalanan panjang perjuangan agar Banggai Kepulauan — daerah kepulauan di timur Sulawesi Tengah yang hidup dalam keterbatasan akses transportasi laut — tidak lagi tertinggal dalam arus pembangunan nasional.
Selama bertahun-tahun, masyarakat di gugusan pulau-pulau Bangkep harus menghadapi isolasi yang membatasi. Kapal barang dan penumpang datang tak menentu, ongkos logistik tinggi, dan hasil laut kerap sulit dijual ke wilayah lain. Kini, dengan akan dibangunnya Pelabuhan Regional Salakan, secercah harapan mulai tampak di cakrawala.
Bagi senator asal Sulawesi Tengah itu, pelabuhan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol pemerataan dan keterhubungan bangsa. Ia meyakini, pelabuhan tersebut akan menjadi pusat pergerakan ekonomi baru, membuka jalur perdagangan, memperkuat sektor perikanan, dan menghidupkan kembali semangat wirausaha masyarakat pesisir.
“Pelabuhan Salakan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Banggai Kepulauan. Dengan manajemen yang baik, saya yakin pelabuhan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku UMKM lokal,” ujar Akbar optimistis.
Lebih jauh, Akbar melihat pembangunan ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, arah pembangunan nasional kini mulai berpihak pada keadilan wilayah — tidak lagi berpusat di Jawa dan Sumatera, tetapi juga menyentuh pulau-pulau kecil di timur Indonesia.
“Pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar hadir untuk memastikan Indonesia tumbuh dari pinggiran, termasuk di Banggai Kepulauan ini,” tegasnya.
Namun, Akbar menjelaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya dermaga atau tingginya crane, tetapi dari manfaat langsung yang dirasakan rakyat. Mulai dari nelayan yang kini dapat lebih mudah menyalurkan hasil tangkapannya, hingga anak-anak muda yang berani bermimpi lebih besar karena daerahnya tak lagi terisolasi.
“Mari kita jaga pelabuhan ini dengan semangat gotong royong dan nasionalisme. Infrastruktur ini milik rakyat, untuk rakyat, dan harus membawa manfaat bagi seluruh warga Banggai Kepulauan,” katanya.
Perjuangan Panjang Sejak 2014
Pembangunan Pelabuhan Salakan bukanlah proses yang singkat. Rencana ini sudah bergulir sejak tahun 2014, namun sempat menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi perencanaan, pembiayaan, hingga prioritas proyek nasional.
Setelah melalui proses panjang dan dukungan lintas lembaga, akhirnya proyek strategis ini mendapatkan lampu hijau untuk dilaksanakan. Akbar mengungkapkan, proyek ini sempat terhenti dari daftar prioritas Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP).
“Perjalanan menuju tahap ini tidak mudah. Bahkan, Pelabuhan Salakan sempat terhenti dari daftar prioritas UPP. Namun, berkat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bangkep, masyarakat, dan Kementerian Perhubungan, akhirnya proyek ini dapat direalisasikan,” tuturnya.
Menurut Akbar, pembangunan Pelabuhan Salakan akan menggunakan anggaran hampir Rp99 miliar dengan metode multiyears contract (kontrak tahun jamak). Tahap pertama (2025) dianggarkan sekitar Rp15 miliar untuk pemadatan lahan, dan tahap kedua (2026) sebesar Rp84 miliar, akan dilanjutkan tanpa melalui proses lelang ulang.
Masuknya proyek ini ke dalam daftar prioritas nasional tidak lepas dari upaya bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangkep dan DPR RI. Bupati Bangkep Rusly Moidadi bersama timnya yang didampingi Wakil Ketua MPR, AM Akbar Supratman, sempat bertemu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Bangkep bahwa pelabuhan tersebut telah 15 tahun tidak tersentuh pembangunan.
“Wakil Ketua DPR kemudian meminta Kementerian PU menindaklanjuti aspirasi tersebut, dan akhirnya proyek ini mendapat persetujuan,” ungkap Akbar.
Dengan nada haru, ia menambahkan, “Terima kasih kepada Wakil Ketua DPR, terima kasih Kementerian PU, terima kasih Kementerian Perhubungan, dan lebih khusus, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo.”
Kini, di atas laut timur Sulawesi, dermaga Salakan tengah bersiap menjadi saksi lahirnya babak baru pembangunan di Banggai Kepulauan. Dan ketika kapal pertama kelak bersandar serta bendera merah putih berkibar di hembusan angin laut, masyarakat tahu — mereka tak lagi berdiri di pinggiran sejarah.
Dari Salakan, harapan Indonesia Timur mulai berlayar menuju masa depan yang lebih sejahtera. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan