TERNATE, KAIDAH.ID – Lembaga Informasi Sosial dan Pendidikan Data untuk Hasil Tata Kelola Pemerintahan (SIDEGO) merilis temuan terbaru yang menunjukkan pasar kerja Maluku Utara menghadapi tekanan struktural sepanjang 2025.
Kenaikan pengangguran, meningkatnya pekerja tidak penuh, serta melemahnya sektor pertanian, menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi belum sepenuhnya menciptakan pekerjaan layak.
Menurut data hasil riset SIDEGO, penduduk usia kerja di Maluku Utara mencapai 1,04 juta orang. Dari jumlah itu, 705,58 ribu masuk angkatan kerja, dengan 32,12 ribu di antaranya menganggur.
Meski tingkat partisipasi kerja tergolong tinggi, struktur pekerjaan menunjukkan kerentanan. Penelitian SIDEGO mencatat hanya 401,13 ribu pekerja yang bekerja penuh waktu, sementara 201,24 ribu bekerja paruh waktu dan 71,09 ribu termasuk setengah penganggur.
SIDEGO menilai kondisi tersebut mencerminkan fenomena growth without jobs, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak disertai peningkatan kualitas pekerjaan.
“Banyak yang bekerja, tetapi jam kerja rendah dan pendapatan tidak stabil. Ini memunculkan kemiskinan semu,” tulis SIDEGO dalam laporannya yang diterima kaidah.ID melalui group WhatsApp Media Trans Kie Raha, Ahad, 23 November 2025.
Di sisi sektoral, industri pengolahan, didominasi smelter nikel, menyerap sekira 167,69 ribu pekerja atau 24,90% tenaga kerja. Namun SIDEGO menilai, sifat padat modal membuat sektor ini kurang inklusif bagi tenaga kerja lokal berpendidikan menengah ke bawah.
Sebaliknya, sektor pertanian yang masih menyerap 162,58 ribu pekerja justru mengalami pertumbuhan negatif –6,90%, menunjukkan penurunan produktivitas dan pergeseran tenaga kerja keluar sektor.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat menjadi 4,55% pada Agustus 2025, naik 0,52 persen poin dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan paling besar terjadi pada kelompok usia muda 15-30 tahun yang tidak terserap sektor industri. SIDEGO juga menyoroti ketimpangan gender, TPT perempuan mencapai 5,15%, lebih tinggi daripada laki-laki (4,19%).
Dari sisi wilayah, pengangguran di perkotaan mencapai 6,12%, jauh lebih tinggi dibanding perdesaan yang berada di angka 3,85%. SIDEGO menyebut kompetisi kerja di kota dan urbanisasi tanpa lapangan kerja formal,;sebagai penyebab utama tingginya pengangguran perkotaan.
SIDEGO menilai ketimpangan wilayah sebagai faktor penting yang memperburuk pasar kerja. Pulau Halmahera yang menguasai sekitar 75% ekonomi Maluku Utara memiliki kepadatan penduduk rendah dan ruang pembangunan luas. Sementara itu, 64 pulau kecil di provinsi ini menghadapi stagnasi ekonomi, rendahnya produktivitas, dan biaya layanan publik yang tinggi.
Lantaran itu, SIDEGO menilai Transmigrasi Lokal (Trans Kieraha) menjadi kebijakan yang kian mendesak. Program ini dinilai dapat mengalihkan tenaga kerja dari pulau kecil menuju kawasan pertumbuhan Halmahera, meningkatkan akses kerja industri dan jasa, serta menurunkan biaya layanan publik melalui konsentrasi permukiman. Selain itu, mobilisasi tenaga kerja muda ke Halmahera, dinilai dapat memperkuat pasar tenaga kerja daerah.
“Pasar kerja menunjukkan tekanan serius, sementara pertumbuhan ekonomi masih sangat terpusat di Halmahera dan belum mengalir ke pulau-pulau kecil. Trans Kieraha dapat memperbaiki mismatch wilayah sekaligus memperluas inklusi ekonomi,” tulis laporan SIDEGO.
Lembaga itu menegaskan bahwa tanpa perubahan tata mobilitas penduduk, ketimpangan wilayah dan tekanan pasar kerja berpotensi membesar dalam beberapa tahun mendatang. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan