Pengurus BPW HIPKA Sulteng Dilantik, Ambo Dalle: Pengusaha Lokal Jangan Jadi Penonton

PALU, KAIDAH.ID – Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Ahmad Muntaha, melantik Ambo Dalle sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW HIPKA) Sulawesi Tengah pada Kamis, 29 Januari 2026. Pelantikan berlangsung di Hotel Best Western Coco Palu dan dihadiri oleh jajaran pengurus BPW HIPKA Sulteng, kader KAHMI, serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya, Ambo Dalle menegaskan pentingnya peran pengusaha lokal, agar tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah. Menurutnya, kehadiran investasi seharusnya menjadi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk tumbuh dan berkolaborasi, bukan justru tersisih di negeri sendiri.

Pengusaha lokal, kata Ambo Dalle, harus mampu mengambil peran nyata dalam pembangunan ekonomi daerah. HIPKA ingin memastikan pelaku usaha lokal dapat tumbuh, berdaya saing, dan terlibat langsung dalam berbagai aktivitas ekonomi strategis di Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan, Sulawesi Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar dan beragam. Potensi tersebut perlu dikelola dengan baik agar mampu melahirkan pengusaha-pengusaha baru, khususnya dari kalangan alumni HMI dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah ini. Harapannya, ini dapat menjadi jalan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di tengah masyarakat,” kata Ketua BPW HIPKA Sulteng.

Menurutnya, investasi yang masuk dalam skala besar harus dimanfaatkan sebagai momentum bagi pengusaha lokal untuk naik kelas. Ia menekankan bahwa pengusaha daerah tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah gegap gempita investasi yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Ambo Dalle juga menyebut HIPKA Sulteng memiliki modal organisasi yang kuat, baik dari sisi struktur kepengurusan maupun figur-figur strategis yang terlibat di dalamnya. Dengan kekuatan tim yang solid, HIPKA diharapkan mampu menghadirkan energi baru bagi kebangkitan ekonomi lokal.

“Semangat kami adalah bagaimana pengusaha lokal bisa bangkit, memberi kontribusi nyata, dan secara bertahap menggantikan peran pengusaha asing maupun pengusaha besar dari luar daerah,” lanjutnya.

“Keberdayaan ekonomi lokal harus berjalan seiring dengan investasi. HIPKA perlu hadir sebagai jembatan, baik untuk mengawal investasi maupun menjadi mediator bagi pengusaha lokal agar tidak tertinggal,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPP HIPKA Ahmad Muntaha menyoroti pentingnya peran organisasi dalam mencetak wirausaha baru serta memfasilitasi akses permodalan, terutama bagi UMKM yang menjadi basis utama anggota HIPKA.

Ia menyebut sebagian besar struktur bisnis di HIPKA berada pada level UMKM. Karena itu, pelaku usaha kecil perlu terus didorong agar naik kelas dan semakin kuat menghadapi persaingan.

“Struktur bisnis di HIPKA ini mayoritas berada di level bawah, yaitu UMKM. Karena itu, UMKM harus terus didorong agar naik kelas dan semakin kuat,” ujarnya.

Ahmad Muntaha juga mengingatkan bahwa tantangan ekonomi ke depan tidak ringan. Ketidakpastian global, mulai dari risiko stagflasi hingga ketegangan politik internasional, berpotensi berdampak langsung pada perekonomian nasional dan daerah.

“Kondisi global yang tidak menentu ini pasti berpengaruh pada ekonomi makro dan mikro. Karena itu, efektivitas program pemerintah dan paket stimulus ekonomi perlu terus dicermati,” katanya.

Meski demikian, HIPKA melihat sejumlah kebijakan nasional sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan daerah. Program stimulus ekonomi, penguatan ketahanan pangan, hingga optimalisasi Danantara dinilai berpotensi memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Sulawesi Tengah.

Ia menyebut Sulawesi Tengah sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan menjadi modal penting bagi pertumbuhan jangka panjang. Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan potensi tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan.

“Sulteng ini ibarat harta karun. Potensinya besar untuk masa depan, tetapi harus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian lingkungan yang besar di kemudian hari,” tegasnya.

Karena itu, HIPKA mendorong agar investasi yang masuk ke daerah lebih diarahkan pada sektor hilirisasi. Hilirisasi dinilai mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah dibandingkan hanya menjual bahan mentah, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pengusaha lokal. (*)

(Ruslan Sangadji)