BOGOR, KAIDAH.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak akan memberi perlindungan kepada kader partainya sendiri, jika terbukti melanggar hukum. Pernyataan itu disampaikan saat taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap kader Gerindra.
“Kalau (ada kader) Gerindra berengsek, Gerindra pun saya tangkap. Jangan macam-macam, enggak ada itu. Kita semua bergerak,” tegas Prabowo di hadapan peserta rakornas.
Presiden Prabowo menegaskan, dirinya tidak melihat latar belakang partai politik dalam bekerja sebagai kepala negara. Ia hanya berfokus melayani seluruh rakyat Indonesia.
“Saya tidak akan tanya ini gubernurnya partai mana. Dulu milih calon nomor 1, 2, atau 3. Saya enggak akan tanya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo secara khusus menyebut nama Bursah Zarnubi, Bupati Lahat, Sumatera Selatan. Prabowo menyatakan tetap memberi dukungan tanpa melihat latar politik.
“Saya tidak tanya, Pak Bursah, kamu partai mana? Kan tidak saya tanya, tetap saya dukung beliau,” ucap Presiden.
Ia juga berkelakar menyinggung istri Bursah, Sri Meliyana, yang disebutnya merupakan kader Gerindra.
“Karena istrimu kan Gerindra, ya. Tapi saya tidak tanya dia, kebetulan istrinya Gerindra. Tidak ada urusan saya,” tambahnya.
PROGRAM TETAP JALAN DI DAEARAH LAWAN POLITIK
Prabowo menegaskan, pemerintah tetap menjalankan program prioritas di seluruh daerah, termasuk wilayah yang bukan basis dukungannya pada Pilpres 2024.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan di Sumatera Barat, meski Prabowo-Gibran kalah di provinsi tersebut.
“Buktinya saya kalah di Sumatera Barat, benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat,” ujarnya.
Hal serupa disebutnya terjadi di Aceh.
“Saya juga kalah di Aceh, kan? Tapi, kami tetap bangun Aceh habis-habisan,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap Presiden bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak membedakan daerah maupun individu berdasarkan pilihan politik, serta berkomitmen pada penegakan hukum tanpa pengecualian.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 itu dihadiri para Menteri, pimpinan Lembaga negara, perbankan, TNI, Polri, Gubernur, Wakil Gubernur, Pangdam, Danrem, Kajati, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan