Oleh: Sri Meisista / Ketua Umum Kohati PB HMI
Tujuh puluh sembilan tahun adalah usia yang melampaui matang. Sejak berdiri pada 1947, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah memahat namanya dalam sejarah republik sebagai kawah candradimuka bagi para pemimpin bangsa. Namun, di tengah gemuruh perayaan Milad ke-79 dengan tema “Khidmat HMI untuk Indonesia”, ada satu pertanyaan sunyi yang justru perlu diteriakkan kembali: sudahkah HMI benar-benar berkhidmat secara adil di dalam rumahnya sendiri?
Bagaimana mungkin HMI mengklaim khidmat bagi keadilan bangsa, jika di dalam tubuh organisasinya sendiri masih memelihara hierarki gender yang usang dan timpang?
Narasi Besar dan Realitas Domestik
HMI kerap membanggakan kontribusinya terhadap keislaman dan keindonesiaan. Namun, ketika struktur kekuasaan internal dibedah (dari tingkat komisariat hingga Pengurus Besar) kita akan menemukan pola yang hampir seragam: dominasi maskulinitas dalam posisi-posisi strategis.
Khidmat untuk Indonesia semestinya berangkat dari kemampuan organisasi mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan paling mendasar, yakni kesetaraan. Sayangnya, hingga hari ini, kesetaraan gender di HMI sering kali berhenti sebagai jargon normatif, sekadar pemanis di atas kertas Nilai Dasar Perjuangan (NDP).
HMI sangat fasih berbicara tentang keadilan sosial di ruang publik, namun gagap ketika harus mempraktikkan keadilan gender di dalam organisasinya sendiri. Dalam urusan ini, HMI seolah mengalami semacam amnesia ideologis.
Realitasnya pahit: HMI masih menjadi organisasi yang sangat maskulin. Kepemimpinan strategis kerap dianggap sebagai “hak sulung” kader laki-laki, sementara kader perempuan sering ditempatkan sebagai pelengkap demokrasi atau pengelola urusan domestik organisasi. Jika khidmat dimaknai sebagai pengabdian, maka langkah HMI hari ini pincang, karena hanya menggunakan satu kaki.
Paradoks Kohati dan Langit-Langit Kaca
Kehadiran Korps HMI-Wati (KOHATI) adalah kemajuan historis yang patut diapresiasi. Namun dalam praktiknya, Kohati tak jarang justru menjelma menjadi sekat yang membatasi laju kader perempuan.
Pertama, terjadi marginalisasi peran. Kader perempuan masih kerap ditempatkan pada posisi-posisi domestik organisasi seperti bendahara, konsumsi, atau penerima tamu, sementara posisi strategis penentu arah kebijakan tetap dianggap sebagai wilayah eksklusif laki-laki (HMI-wan)
Kedua, adanya glass ceiling atau langit-langit kaca. Hambatan tak kasat mata ini membuat kader perempuan sulit menembus pucuk kepemimpinan struktural. Seolah-olah khidmat perempuan hanya diakui jika berada di bawah bayang-bayang kepemimpinan patriarkal.
Belenggu Ghettoisasi: “Cukup di Kohati Saja”
Cara pandang terhadap Kohati perlu dikritik secara jujur. Alih-alih menjadi ruang akselerasi kepemimpinan perempuan, Kohati sering dijadikan instrumen ghettoisasi, upaya halus untuk melokalisir peran perempuan agar tidak mengganggu dominasi laki-laki di struktur utama HMI.
Ada mitos tak tertulis yang diamini bersama: “Perempuan urus Kohati, laki-laki urus HMI.” Ini bukan sekadar bias struktural, melainkan penghinaan terhadap intelektualitas. Membatasi ruang gerak perempuan hanya pada ranah kewanitaan, adalah pengkhianatan terhadap tujuan HMI dalam membentuk insan akademis.
Apakah kecerdasan memiliki jenis kelamin? Tentu tidak. Namun struktur HMI kerap memaksa perempuan untuk percaya, bahwa ada batas tak terlihat yang tidak boleh mereka lewati.
Maskulinitas Toksik dalam Ekosistem Perkaderan
Ketimpangan ini bukan terjadi karena kader perempuan tidak mampu, melainkan karena ekosistem organisasi yang belum inklusif. Gaya kepemimpinan yang diagungkan dalam forum-forum HMI cenderung agresif dan maskulin. Kader perempuan yang vokal sering dicap “terlalu berani”, sementara budaya rapat hingga dini hari menjadi hambatan struktural yang tidak ramah bagi semua gender.
Kita telah menciptakan arena permainan yang hanya bisa dimenangkan oleh satu pihak, lalu dengan mudah bertanya, “Mana kader perempuan yang siap memimpin?” Pertanyaan semacam ini bukan naif, melainkan munafik.
Refleksi di Usia 79 Tahun
Di usia ke-79 ini, khidmat terbaik HMI bagi Indonesia adalah dengan menjadi teladan kesetaraan. HMI tidak boleh tertinggal di gerbong belakang saat dunia bergerak menuju inklusivitas.
Mempraktikkan kesetaraan bukan berarti menyingkirkan laki-laki, melainkan meruntuhkan tembok prasangka, agar setiap insan cita memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mewarnai wajah Indonesia. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang keadilan bagi rakyat, jika di dalam forum pengambilan keputusan kita sendiri, suara perempuan masih dianggap sebagai pelengkap?
Milad ke-79 harus menjadi momentum revolusi kesadaran. Saatnya berhenti bersembunyi di balik kejayaan masa lalu. Jika HMI gagal memanusiakan separuh kadernya sendiri, maka klaim khidmatnya bagi bangsa tak lebih dari lelucon intelektual. Dan lelucon itu, hari ini, tidak lagi lucu. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan