PALU, KAIDAH.ID – Setelah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), kini giliran abnaulkhairaat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan menolak rencana kehadiran Khalid Basalamah ke Kota Palu untuk berceramah di acara tablig akbar.
“Tidak ada tempat bagi kelompok takfiri dan intoleran di Kota Palu,” tegas Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulteng, Habib Alwi Aljufri, Kamis, 13 Januari 2022.
Menurut Habib Alwi, ada surat atas nama Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, yang mengundang ormas-ormas dalam rangka meminta pertimbangan, mengenai salah satu yayasan yang akan mendatangkan Khalid Basalamah untuk acara tablig akbar di Kota Palu.
“Surat itu baru sebatas bermohon untuk mendapatkan izin. Artinya, belum mendapatkan izin dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Itu baru meminta pendapat dari masyarakat tentang permintaan dari yayasan itu. Bukan berarti mengizinkan,“ kata Habib Alwi Aljufri.
Dari surat itu, pimpinan daerah Kota Palu menjadikannya sebagai pertimbangan, apakah memberikan izin atau tidak atas rencana kedatangan Khalid Basalamah tersebut ke Kota Palu.
“Jadi, Jangan nanti membawa-bawa nama Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Palu sebagai pendukung Wahabi. Karena di media sosial sudah beredar informasi seperti itu. Saya tegaskan, kegiatan itu belum ada izinnya,“ tegas Habib Alwi.
Lantaran itu, Ketua Dewan Syuro PKB Sulteng ini meminta agar wali kota dan wakil wali kota mempertimbangkan pendapat masyarakat dan sejumlah ormas yang mengaku resah dengan rencana tablig akbar tersebut.
“Jika akan menimbulkan gejolak di Kota Palu, sebaiknya jangan diizinkan,” saran Habib Alwi.
PKB mengapresiasi sikap Pemerintah Kota Palu yang telah mengundang sejumlah ormas untuk membicarakan rencana tablig akbar dengan menghadirkan Khalid Basalamah. Menurut Habib Alwi, sejumlah ormas telah menghubungi dirinya agar menolak rencana tersebut.
“Saya sarankan agar hadiri rapat tersebut untuk menyampaikan pendapat penolakan tersebut, agar Wali Kota Palu punya pegangan untuk memberikan izin atau tidak,” sarannya.
Habib Alwi juga menyarankan, agar Wali Kota Palu mempertimbangkan aspek keamanan di Kota Palu dengan recana tablig akbar tersebut, sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan. (*)
Tinggalkan Balasan