PALU, KAIDAH.ID – Intensitas hujan yang tinggi dan merata di Sulawesi Tengah, menyebabkan banjir di mana-mana. Setelah bannjir bandang menerjang Desa Toure di Parigi Moutong, Kamis, 28 Juli 2022 malam, kini banjir juga menghantam beberapa wilayah di provinsi itu.
Pada Ahad, 31 Juli 2022, banjir menerjang kawasan hunian tetap di Kelurahan Tondo, Palu Timur, Kota Palu. Di hari yang sama juga terjadi banjir dan longsor di Desa Enu, Kabupaten Donggala, di Padang Bulan, Kabupaten Tojo Unauna, di Desa Moilong, Kabupaten Banggai, dan di Desa Lampasio, Kabupaten Tolitoli.
Banyak pihak meragukan, banjir itu terjadi hanya karena intesitas hujan yang tinggi tanpa ada sebab lain. Di Desa Lampasio, Wakil Ketua DPRD Tolitoli, Jemi Yusuf menilai, banjir di desa itu karena adanya penambangan emas tanpa izin di sekitar Sungai Tabong.
Di beberapa kawasan yang lain, selain karena penambangan emas tanpa izin, juga karena adanya penebangan untuk membuka kebun baru, sehingga hutan kehilangan pepohonan yang dapat menyerap air ke dalam tanah. Akibatnya kawasan-kawasan itu digulung air bah yang mengakibatkan banjir bandang.
Pantas saja kalau Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura menginstruksikan agar oerganisasi perangkat daerah (OPD) segera mengecek situasi di bagian hulu. Instruksi itu disampaikan gubernur, setelah banjir menerjang Desa Torue di Parigi Moutong.
“Segera lihat ada aktivitas di bagian atas (hulu),” tegas Gubernur Rusdy Mastura.
Akademisi dari Universitas Tadulako, Palu, Mhd. Nur Sangadji dalam analisisnya menjelaskan, memang instruksi itu terlambat datangnya, tapi sangat penting. Instruksi itu harus dijadikan pelajaran untuk segera memeriksa hulu di semua kawasan.
Dia bilang, protokol komunikasi dan informasi antarwarga tentang kondisi di hulu sangat urgent disadari. Para petani rotan, pekebun dan pekerja kayu, adalah individu terdepan yang mengetahui kondisi hulu, karena setiap hari mereka melewatinya. Jika ada mekanisme informasi dan komunikasi itu sudah terbangun dengan baik, paling tidak dapat segera ada tindakan bersama untuk meminimalisir terjadinya bencana.
Pertanyaannya siapa yang salah atas semua bencana ini. Tentunya tak elok saling menyalahkan atas kondisi itu. Tetapi setidaknya pemerintah harus peka terhadap bencana. Pembangunan harus punya perspektif mitigasi bencana, agar pemerintah tidak hanya sebagai pemadam kebakaran, yang memadamkan api jika sudah ada kebakaran.
Suka atau tidak, sikap pemerintah daerah memang seperti. Tidak mencegah tetapi lebih pada penanganan pasca bencana. Setelah terjadi bencana, banyak pihak, termasuk pemerintah ujug-ujug menyalahkan rakyatnya yang melakukan penambangan liar, penebangan liar dan macam-macam streotip lainnya.
Seharusnya pemerintah segera punya regulasi tentang itu, dan konsisten menerapkannya. Ada sanksi yang tegas, tidak pada rakyatnya semata, tetapi juga kepada pengusaha yang berinvestasi di bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan.
Regulasi dan penerapan yang tegas itu, bukan untuk menghalangi investasi, tetapi lebih pada menyelamatkan manusia dan alam. Investasi pertambangan ramah lingkungan. Pertambangan ramah lingkungan itu bagaimana implementasinya, perlu kajian mendalam sehingga benar penerapannya. Sebab di mana-mana, pertambangan selalu mendatangkan masalah, banjir utamanya.
Oleh karena itu, pentingnya kita menjaga alam, seperti slogan Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita. (*)
Tinggalkan Balasan