JAKARTA, KAIDAH.ID – Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), M. Ridha Saleh mengatakan, Gubernur Rusdy Mastura menemui Menko Polhukam Mahfud MD, di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.
Kehadiran Gubernur itu, kata Edang — sapaan akrabnya — untuk menyampaikan perkembangan terkini pasca kerusuhan yang mengakibatkan dua pekerja tewas di kawasan industri milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara (Morut).
“Gubernur Cudy melaporkan situasi secara komprehensif mengenai peristiwa pembakaran, pengrusakan hingga adanya korban jiwa di PT GNI,” kata Edang seperti dilansir berbagai media.
Menurut Edang, secara prinsip, Gubernur menyampaikan, akan berupaya keras untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan masalah dasar yang memicu bentrok tersebut, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
“Begitu janji Gubernur di hadapan Pak Menko Polhukam,” ujarnya.
Upaya yang dilakukan Gubernur tersebut, kata Edang, sebagai wujud komitmen menjaga iklim investasi agar tetap berjalan baik di Sulawesi Tengah, sebagaimana yang menjadi keinginan Presiden.
“Saat ini kita sedang menjadi perhatian dunia internasional, khususnya berkaitan dengan investasi,” ucapnya.
Gubernur, kata Edang, menyampaikan pentingnya penyelesaian masalah di PT GNI, karena Sulteng adalah wilayah nomor dua terbesar investasi di Indonesia.
“Apalagi, investasi di Morut itu merupakan proyek strategis nasional,” kata mantan Wakil Ketua Komnas HAM RI itu.
Menurutnya, Gubernur Cudy juga sudah memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulteng, untuk segera berkomunikasi dan memperbaiki semua aspek internal yang berhubungan dengan hak-hak buruh di perusahaan tersebut.
Menko Polhukam, Mahfud MD mengapresiasi upaya Gubernur Sulteng dan memercayakan sepenuhnya penanganan masalah yang terjadi di PT GNI kepada Gubernur.
Setelah itu, Menko Polhukam akan mengambil tindakan selanjutnya setelah ada koordinasi kembali.
“Saya sendiri ditugaskan secara khusus oleh Gubernur untuk bertemu dengan Komnas HAM, baik perwakilan Sulteng maupun pusat. Kami sudah berdiskusi dan Komnas HAM sendiri akan melanjutkan investigasi mereka agar ada pandangan yang lebih independen terkait masalah ini,” jelasnya.
Pihaknya juga tetap meminta kepada Komnas HAM agar tetap objektif melihat permasalahan yang ada, sembari berharap agar Komnas HAM mengeluarkan komendasikan kepada setiap perusahaan asing yang beraktivitas di Indonesia agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh PBB.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta penyelidikan terhadap kasus kerusuhan berujung maut di kawasan industri PT GNI dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan unsur independen, pemerintah dan aparat penegak hukum.
Tinggalkan Balasan