JAKARTA, KAIDAH.ID – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura, hadir di acara ulang tahun ke 6 Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), pada Senin, 6 Maret 2023 malam ini di Jakarta.

Gubernur hadir bersama Tri-Founders Philip Kotler Center for ASEAN Marketing, Hermawan Kartajaya, Ketua Umum APNI Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey dan CEO ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian.

Sedangkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan pidato pada acara tersebut.

Dalam pidatonya, dia mengingatkan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, haruslah berlandaskan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan.

Sebab itu, kata Bamsoet, segala aspek dan dimensi dalam sektor sumber daya alam, termasuk dari sisi entreprenuershipnya, harus menempatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan sebagai landasan berpijak.

“Salah satunya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga keseimbangan produksi nikel,” katanya.

Langkah-langkah itu, kata dia, antara lain dengan mengedepankan efisiensi, serta mengoptimalkan nilai tambah, dengan pemanfaatan teknologi dan energi terbarukan.

“Terpenting, pemanfaatan nikel sebagai sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, dan harus bermuara pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia.

Merujuk pada catatan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel dunia pada tahun 2022, mencapai 3,3 juta metrik ton, atau meningkat sekitar 21 persen, dari produksi tahun 2021.

Dari angka tersebut, 48 persennya atau sekitar 1,6 juta
metrik ton adalah produksi Indonesia.

“Cadangan nikel Indonesia, perkiraannya mencapai 72 juta ton,” sebutnya.

Dari jumlah itu, sebanyak 90 persen cadangan nikel Indonesia, tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, dengan perkiraan cadangan bijih nikel sebesar 2,6 miliar ton.

Kemudian Maluku Utara, dengan perkiraan cadangan bijih nikel sebesar 1,4 miliar ton. Serta Papua dan Papua Barat mencapai 0,06 miliar ton. (*)