LUWUK, KAIDAH.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir,. menyerahkan bantuan mesin ketinting kepada 14 orang nelayan di Banggai. Bantuan tersebut merupakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Penyerahan bantuan tersebut, berlangsung dalam acara rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan kabupaten dan kota se Sulteng, 23 Mei 2023 lalu di Luwuk.
Selain penyerahan bantuan mesin ketinting, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan DKP Tojo Una-una dan Banggai Kepulauan.
Wakil Gubernur mengatakan, Sulteng merupakan provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai 7.010,60 km, terdiri dari 1.572 pulau serta memiliki perairan laut berdasarkan kewenangan seluas 7,4 juta hektar.
Dari data tersebut, terdapat 155.544 orang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah pemasaran produk perikanan serta petambak garam.
Menurut Wakil Gubernur, ekonomi Sulteng pada triwulan I – 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 13,18 persen.
Sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif walaupun belum signifikan.
P3KE yang masuk kategori miskin, memerlukan perhatian bersama untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Peningkatan kesejahteraan itu, kata Wagub, bukan saja menjadi tugas Pemerintah Provinsi Sulteng, namun juga memerlukan dukungan pemerintah kabupaten dan kota.
“Oleh karena itu, saya mengimbau untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan dengan data P3KE rumah tangga desil I terverifikasi harus kita utamakan,” harap Wakil Gubernur.
Provinsi Sulteng, katanya, mengalami perkembangan yang signifikan. PAD dari Rp900 miliar menjadi 1,7 trilun.
“Bahkan Sulteng sebagai provinsi dengan nilai investasi terbesar Rp8,7 triliun, IPM 70,28 poin tapi kemiskinan juga tinggi,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Arif Latjuba, menjelaskan tujuan kegiatan untuk menyelaraskan program/kegiatan yang tertuang dalam renstra 2021-2026 guna mendukung visi misi Gubernur yaitu dalam hal peningkatan fiskal dan pengentasan kemiskinan.
Sebagai informasi, sejak tahun 2022, DKP sudah mulai merancang skema pemberian bantuan untuk program pengentasan kemiskinan.
Sasarannya, kata Kepala DKP, adalah rumah tangga miskin sesuai dengan data P3KE pada desil I. (*)
Tinggalkan Balasan