PALU, KAIDAH.ID – Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) mengharapkan agar Mulyadin Malik menjadi Pj Bupati Morowali.

Dukungan Majelis Sinode GKST itu tertuang dalam surat rekomendasi dengan Nomor: 88/MS-GKST/VIII/2023, tertanggal 30 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Rekomendasi Majelis Sinode GKST itu, sebagai respons atas usulan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura. Dalam usulan Gubernur kepada Mendagri itu, nama Mulyadin Malik salah satunya.

Mulyadin Malik, adalah putra asli Palu, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN.

Mulyadin juga adalah Ketua Umum Ikata Keluarga Diaspora Sulawesi Tengah di Jakarta.

Sebelum berkarir di Jakarta, Mulyadin pernah menjadi ajudan Wali Kota Palu ketika itu, Rully Lamadjido. Pernah menjabat lurah dan camat di Palu.

Putra kelahiran Palu, 24 Februari 1972 dari pasangan Hj. Jumi Dg. Sitaba dengan Abdul Malik Tandagimpu itu, oleh diaspora Sulteng di Jakarta, terkenal sebagai sosok yang sangat inspiratif.

Suami dari Asnuryati Sunusi ini, adalah Lulusan STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) tahun 1994, dan Sarjana (S-1) Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta tahun 1999.

Ia adalah lulusan magister (S-2) Jurusan Administrasi Publik Universitas Tadulako (UNTAD) Palu tahun 2008, dan Pendidikan Doktor (S-3) Program Studi Ilmu Manajemen/MSDM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2020.

Mulyadin Malik, sosok yang punya segudang pengalaman di pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat.

Berikut jenjang karir Mulyadin Malik:

  • Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT)
  • menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan dan (PLT) Direktur Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan (2019).
  • Kepala Subdit Perencanaan Kawasan Wilayah V/Papua (2018)
  • Kepala Subdit Ketahanan Masyarakat Desa (2016)
  • Kepala Balai Latihan Masyarakat (Denpasar) tahun 2017
  • Kepala Subdit Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tahun 2015.
  • Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta tahun 2006
  • Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005. (*)