JAKARTA, KAIDAH.ID – Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengada-ada, karena mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri.

“KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik,” kata Gus Choi, sapaan akran Effendy Choirie.

Dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) itu terjadi pada 2012.

Ketika itu Muhaimin Iskandar menjadi sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI.

Menjawab itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, pengusutan perkara dugaan korupsi tersebut telah berjalan lama.

“Jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut,” ujarnya.

Menurut Ali Fikri, bahkan jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut, KPK sudah melakukan penggeledahan sebagai bagian proses penegakan hukumnya.

“Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh,” imbuhnya.

Ali Fikri mengatakan, semua kegiatan di KPK, terpublikasi dengan baik, sebagai bagian dari transparansi kerja.

“Silakan simak dan ikuti, sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung saat ini,” jelasnya.

Kerja pemberantasan korupsi di KPK, kata Ali Fikri, tidak akan terpengaruh dengan dinamika politik saat ini. Kerja KPK, akan mengacu pada kelengkapan alat bukti.

“Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” katanya. (*)